Heru menyampaikan, seiring dengan pembahasan soal ERP, pihaknya juga masih merapikan layanan moda transportasi yang ada.
ADVERTISEMENT"Jadi kan konsepnya sambil proses itu, Pemda DKI juga harus merapikan, menyiapkan TransJakarta misalnya bisa melayani dengan baik, diperketat, dan seterusnya. Itu kan perlu waktu sambil jalan. Di sisi lain
juga aturan-aturan yang dibahas masih lama waktunya. Kalau enggak dimulai, kapan dimulainya kan seperti itu," pungkasnya.Sebelumnya Heru menyatakan tarif sisitem jalan berbayar atau ERP belum bisa ditentukan saat ini. Heru menuturkan diskusi soal ERP dengan pemerintah pusat sudah dilakukan sejak 2022, dan dilanjut tahun ini.
"Tarif saya tidak menyampaikan. Tapi masih perlu pembahasan dengan tingkat pusat. Kira-kira itu, masih ada tujuh tahapan. Itu dibahas mulai tahun 2022 dan dilanjutkan mungkin 2023," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu .bersama DPRD DKI Jakarta. Setelah Raperda itu disahkan menjadi Perda, nantinya pihaknya akan membuat regulasi turunannya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Heru Budi: Tarif ERP Masih Perlu Dibahas dengan Pemerintah PusatPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tarif sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) masih perlu dibahas bersama pemerintah pusat.
Weiterlesen »
Heru Budi Sebut Kebijakan ERP Masih Tahap FGD dengan Para PakarPj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sebut kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) masih dalam tahap focus group discussion
Weiterlesen »
Heru Budi: Pembahasan dan Penyiapan ERP Melalui Tahapan PanjangUntuk bisa menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik (ERP), Pemprov DKI memerlukan regulasi berupa perda yang saat ini masih dalam proses pembahasan. Penerapannya pun memerlukan tahapan yang panjang. Metropolitan AdadiKompas
Weiterlesen »
Heru Budi Minta BPBD DKI Koordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk Antisipasi Tanah LongsorHeru Budi Hartono meminta BPBD DKI berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB dalam antisipasi dampak tanah longsor dan pergerakan tanah.
Weiterlesen »
Soal Potensi Pergerakan Tanah, Heru Budi: Mudah-mudahan Jakarta Jauh dari BencanaBPBD DKI Jakarta mengeluarkan daftar 15 wilayah di Ibu Kota yang berpotensi terjadi pergerakan tanah pada Januari 2023.
Weiterlesen »
RUPSLB Setujui Pengunduran Diri Heru Budi Hartono Sebagai Komisaris Bank BTNPengunduran diri Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Bank BTN dilakukan karena telah diangkat menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Weiterlesen »