Pj Gubernur DKI Heru Budi mengatakan penarikan draf Raperda yang mengatur ERP sedang berproses. Heru menyerahkan kelanjutan ERP ke DPRD DKI.
menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta 2 kali. Aksi pertama digelar pada Rabu . Saat itu, ratusan peserta aksi memadati trotoar hingga sebagian ruas jalan di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak pukul 11.55 WIB."Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah tebersit di pikiranmu berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di 2024," demikian yang tertulis di salah satu poster yang terpampang.
Salah satu orator kembali meneriakkan soal penolakan terhadap sistem ERP. Mereka kemudian menyinggung masa jabatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. "Wacana ini sudah ada di tahun 2006. Semua orang tahu. Sementara, ini gubernurnya sudah pensiun. Baru Pj siapa yang tanda tangan?" ujar salah satu orator dari mobil komando di lokasi, Rabu .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Nasib Raperda ERP, Heru Budi: Tunggu Keputusan DPRD DKIPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, nasib raperda ERP menunggu keputusan DPRD DKI.
Weiterlesen »
Penerapan ERP di DKI Masih Dikaji, Heru Budi: Butuh Waktu Panjang!Pemprov DKI Jakarta menyatakan kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
Weiterlesen »
Heru Budi Minta Masukan Masyarakat Soal ERP Disampaikan ke Posko Pengaduan di Balai KotaKajian penerapan ERP bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik.
Weiterlesen »
Pemprov DKI Masih Kaji Penerapan ERP di Jakarta |Republika OnlinePj Heru Budi buka kesempatan bagi masyarakat memberi masukan terkait kebijakan ERP.
Weiterlesen »
Tolak Rencana Heru Berlakukan ERP, Ojol Demo di Depan Balai Kota DKI |Republika OnlineRatusan pengemudi ojol tolak wacana Pj Heru menerapkan jalan berbayar di Jakarta.
Weiterlesen »
Dua Alasan Heru Budi Tunjuk Pensiunan Jenderal TNI-Polri Sebagai Komisaris BUMD DKIPemprov DKI ungkap alasan penunjukan sejumlah pensiunan jenderal TNI-Polri di posisi komisaris BUMD DKI
Weiterlesen »