Heru Budi Teken Kepgub, UMP DKI Rp4,9 Juta Berlaku 1 Januari 2023

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Heru Budi Teken Kepgub, UMP DKI Rp4,9 Juta Berlaku 1 Januari 2023
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 29 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 83%

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1153 tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2023. UMP DKI 2023 resmi naik Rp4,9 juta.

"Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 4.901.798,00 per bulan," demikian bunyi diktum kesatu Kepgub itu, dikutip Rabu .

Pengusaha juga diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih. **Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Terima Penghargaan Pembina Kota Peduli HAM Ke-74Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Terima Penghargaan Pembina Kota Peduli HAM Ke-74Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Heru Budi Hartono juga menerima penghargaan atas pelaksana pelayanan publik berbasis HAM.
Weiterlesen »

Wajar Kalau Heru Budi Butuh Tenaga Ahli untuk Analisis Kebijakan, DPRD DKI: Sekarang Tidak Ada TGUPPWajar Kalau Heru Budi Butuh Tenaga Ahli untuk Analisis Kebijakan, DPRD DKI: Sekarang Tidak Ada TGUPPDPRD DKI menganggap wajar jika Heru Budi Hartono memerlukan tenaga ahli untuk menganalisis kebijakan. Sebab, tidak ada lagi TGUPP seperti di era Anies Baswedan. TempoMetro
Weiterlesen »

Pj Gubernur DKI Heru Budi Menghadiri Upacara Diklat Integrasi TNI-Polri 2022Pj Gubernur DKI Heru Budi Menghadiri Upacara Diklat Integrasi TNI-Polri 2022Heru Budi Hartono hadiri Upacara Pembukaan Kolaborasi Terintegrasi atau Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan Siswa Dikmaba TNI AD dan Siswa Diktukba Polri 2022.
Weiterlesen »

Komisi A DPRD DKI Jakarta Kritisi Kebijakan Baru Heru Budi Terkait Pembatasan Usia Pegawai PJLPKomisi A DPRD DKI Jakarta Kritisi Kebijakan Baru Heru Budi Terkait Pembatasan Usia Pegawai PJLPKetua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengkritik kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono perihal Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022.
Weiterlesen »

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Kritik Keras Pj Gubernur Heru Budi yang Kurang Komunikatif dengan PublikFraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Kritik Keras Pj Gubernur Heru Budi yang Kurang Komunikatif dengan PublikKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dinilai kurang menjalin komunikasi dengan publik.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-03-23 09:53:33