Pelantikan 88 penjabat (Pj) kepala daerah yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian menimbulkan
Keputusan politik pemerintah itu, yang mengangkat Pj kepala daerah yang habis masa jabatannya karena pilkada dilaksanakan serentak pada November 2024, malah digugat ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara .
Dalam dokumen permohonan yang diposting situs resmi PTUN Jakarta, para penggugat menilai tindak bertindaknya Penerbitan peraturan pelaksana itu, disebutkan, merupakan tindak lanjut atas Pasal 201 dan 205 UU 10/2016 tentang Pilkada, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Nomor 15/PUU-XX/2022.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Mendagri Ingatkan Pemda: Jangan Cuma Andalkan APBD!Mendagri Tito Karnavian mengatakan tidak banyak kepala-kepala daerah yang berpikir untuk mengelola APBD secara maksimal.
Weiterlesen »
APBD Mengendap di 7 Provinsi, Mendagri: 2024 Mau Pilih Kepala Daerah Seperti Itu?Tito menuturkan, dengan sisa waktu kurang lebih 30 hari lagi, daerah-daerah tersebut akan sulit untuk merealisasikan serapan APBD di atas 70 persen.
Weiterlesen »
Mendagri Imbau Kepala Daerah Bantu Korban Gempa CianjurAsosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia menyalurkan donasi kemanusiaan untuk masyarakat Cianjur, Jawa Barat, yang terdampak gempa bumi. Pemberian bantuan pemda ke Cianjur dianjurkan oleh Menteri Dalam Negeri. Polhuk AdadiKompas
Weiterlesen »
Founder ESQ Beri Pengarahan di Acara HUT ke-51 Korpri, Mendagri Tito: Saya TertarikFounder ESQ Beri Pengarahan di Acara HUT ke-51 Korpri, Mendagri Tito: Saya Tertarik Mendagri
Weiterlesen »
Disentil Jokowi, Mendagri Buka-bukaan Daerah dengan Serapan APBD TerendahMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sejumlah daerah mencatatkan realisasi serapan APBD yang masih rendah.
Weiterlesen »
Mendagri Ungkap Daerah dengan Serapan APBD Rendah, Ini DaftarnyaSejumlah daerah serapan APBD masih rendah meski tahun anggaran 2022 tinggal sebulan selesai.
Weiterlesen »