Sanksi tegas dalam UU PDP tidak sebatas sanksi administratif dan perdata. Korporasi atau individu bisa dikenai sanksi pidana, meski ada pengecualian untuk badan publik.
PEMBERLAKUAN Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan pada September 2022 disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Dengan jumlah pengguna internet aktif yang lebih dari 210 juta orang, keamanan dan privasi merupakan tuntutan utama dalam menjamin ekosistem digital di tanah air.
"Bahkan dendanya bisa sepuluh kali denda maksimal. Misalnya dendanya Rp6 miliar, dia bisa dapat denda Rp60 miliar. Jadi memang memberi sanksi yang tegas kepada korporasi yang melanggar UU PDP ini," jelasnya. Risk Advisory Partner Deloitte Indonesia, Alex Siu Hang Cheung, menambahkan bahwa dalam UU PDP terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses tata kelola data. Sehingga para pelaku bisnis dapat meningkatkan standar industri mereka untuk memberikan daya saing pelaku ekonomi digital nasional di industri global.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Kolaborasi Korporasi dan Pemda Dukung Penguatan Ekonomi MasyarakatBeberapa model bisnis diprediksi dapat bertahan bahkan bertumbuh di tahun ini dengan persiapan strategi matang yang dimiliki.
Weiterlesen »
Tingkatkan Daya Saing, Implementasi dan Pengembangan NLE Terus DiakselerasiUpaya meningkatkan kinerja logistik nasional untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional terus dilakukan pemerintah. Upaya...
Weiterlesen »
Sanksi ke Rusia Belum Ampuh, Harga Minyak Turun TipisHarga minyak mentah melandai setelah melonjak tajam pada akhir pekan lalu.
Weiterlesen »
Langgar Sanksi AS terhadap Rusia, Mantan Agen FBI DitangkapSeorang mantan agen senior FBI yang pernah menyelidiki oligarki Rusia, Oleg Deripaska, ditangkap karena menerima pembayaran rahasia dari miliarder Rusia sebagai imbalan untuk menyelidiki saingannya, Departemen Kehakiman AS, Senin (23/1), mengumumkan. Charles F. McGonigal, yang mengepalai...
Weiterlesen »
ICW Desak Ketua KPU Diberi SanksiICW terus mengkritisi sikap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari terkait pernyataan yang membuat kontroversi dalam penyelenggaraan pemilu.
Weiterlesen »
AS Jatuhkan Sanksi ke Yayasan Koperasi Garda Revolusi Iran |Republika OnlineSanksi ini terkait tindakan terhadap pengunjuk rasa yang memprotes kematian Amini.
Weiterlesen »