Interupsi mewarnai pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di rapat paripurna DPR.
Liputan6.com, Jakarta - Interupsi PKS sempat dihentikan dan berujung anggota PKS melakukan walk out.
Namun, Santoso mengingatkan kitab baru itu tidak boleh menjadi landasan untuk mengkriminalisasi warga. Karena itu, perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi “PR” utama yang harus diprioritaskan pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini. "Seluruh fraksi di Komisi III menyetujui di tingkat I. Namun, ada catatan dari Fraksi PKS," kata Dasco.
"Nah kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilakan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu perlu berdemo," kata Pacul dalam konferensi pers, usai pengesahan RKUHP di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Hari Ini RKUHP Bakal Disahkan, Komnas HAM: RKUHP Harus sesuai Koridor Hak Asasi ManusiaKomnas HAM mengingatkan pemerintah dan DPR RI agar penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sesuai dengan koridor hak asasi manusia.
Weiterlesen »
Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.
Weiterlesen »
RKUHP Resmi jadi UU, DPR Minta Jangan Ada DemonstrasiDPR RI telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang Undang (UU) dalam rapat paripurna Selasa (6/12).Berkaitan
Weiterlesen »
Tidak Bubar Usai Menang Pilpres, Jangan-jangan Jokowi Merasa Dinyamankan oleh RelawanSetelah Pilpres selesai, Presiden Joko Widodo seharusnya membubarkan relawannya. Karena jika tidak seperti saat ini, maka publik akan menganggap bahwa
Weiterlesen »
Hari Ini, Rapat Paripurna DPR Akan Sahkan RKUHPTerlepas dari segala kontroversinya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat
Weiterlesen »
DPR Gelar Rapat Paripurna ke-11, Sahkan RKUHP dan 2 RUU LainDewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR.
Weiterlesen »