Provinsi dengan tingkat kerawanan pemilu tertinggi adalah DKI Jakarta.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Pengawas Pemilu menyiapkan sejumlah antisipasi agar hajat politik di Jawa Barat tetap berjalan baik. Apalagi, Provinsi Jawa Barat saat ini menempati urutan keempat kategori tingkat tinggi kerawanan Pemilu secara nasional.
Hak dipilih, kata dia, menyangkut soal isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan calon pemimpin berdasarkan isu SARA. Kemudian, dari sisi kampanye adalah informasi hoax, black campaign , penggunaan fasilitas negara, netralitas ASN, TNI dan Polri lalu soal money politik. Saat ditanya apakah ada potensi peningkatan di tahun 2024 nanti, Zaki mengatakan, banyak pihak yang memprediksi hal tersebut akan terjadi.
“Yang penting diantisiapasi, pertama akan melakukan upaya take down, kerja sama dengan kominfo dan platform medsos yang ada," katanya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Pemprov DKI Tak Alokasikan Dana Pembebasan Lahan Sodetan CiliwungPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak menganggarkan dana pembebasan lahan sodetan Kali Ciliwung, Jakarta Timur.
Weiterlesen »
Entaskan Stunting, Pemprov DKI dan Menkes RI Sepakat Sinkronisasi Data By Name By AdressPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menyamakan data untuk menyelesaikan persoalan stunting di Ibu Kota.
Weiterlesen »
CEK FAKTA: Tidak Benar ERP Jakarta Diuji Coba 25 Januari 2023 | merdeka.comDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengklarifikasi bahwa tidak benar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melaksanakan Uji Coba penerapan ERP pada 25 Januari 2023.
Weiterlesen »
Pemprov DKI Jawab Usul Anggota DPRD soal Kelola Wisma Atlet agar Tak BerhantuPemprov DKI Jakarta merespons usulan anggota DPRD DKI yang mengusulkan agar Wisma Atlet dikelola Pemprov.
Weiterlesen »
Swastanisasi Air di DKI Jakarta Berakhir, Cakupan Pelayanan Baru 65 PersenKerja sama PAM Jaya dengan PT Aetra dan PT Palyja resmi berakhir. Pengelolaan oleh swasta selama 25 tahun menyisakan persoalan cakupan air bersih di Jakarta yang masih 65 persen. Metropolitan AdadiKompas
Weiterlesen »