Adapun parliamentary threshold merupakan syarat minimal perolehan suara, agar sebuah partai politik bisa diikutkan dalam penentuan kursi di DPR dan DPRD.
PARTAI Buruh menjadi salah satu partai politik nonparlemen yang lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Tak tanggung-tanggung, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menergetkan partainya untuk lolos parliamentary threshold .
Iqbal menerangkan dirinya tak sekonyong-konyong menargetkan lolos parliamentary threshold. Pihaknya akan mengandalkan suara basis anggota serikat buruh hingga masyarakat kelas pekerja.“Partai Buruh itu partai kelas, kelas pekerja, dengan demikian kita punya market, buruh pabrik, perusahaan, nelayan, miskin desa, miskin kota, buruh migran, urban, guru dan tenaga honorer,” ungkap Iqbal saat dihubungi, Kamis .
Iqbal meyakini partai politiknya bisa menembus ambang batas parlemen hanya dengan memaksimalkan lima provinsi. “Kami tetap bekerja untuk 34 provinsi. Namun, untuk nasional kami kejar provinsi buruh di Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulaua Riau, DKI Jakarta dan Banten,” imbuhnya.Terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara I Gede Pasek Suardika percaya diri partainya dapat bersaing di pesta demokrasi pada 2024 mendatang.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Cari Tahu tentang Penyusunan Renja, DPRD Kapuas Konsultasi ke DPRD KatinganKUALA KAPUAS-DPRD Kapuas melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Katingan, Rabu (14/12). Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Kapuas Ardiansyah S.Hut, MM, Wakil Ketua I Yohanes ST, dan Wakil Ketua II Evan Rahman Saputra bersama seluruh anggota DPRD Kapuas.
Weiterlesen »
DPR Sahkan Omnibus Law Sektor Keuangan RUU P2SK Jadi UURapat Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) jadi UU.
Weiterlesen »
DPR RI sahkan RUU Ekstradisi Buronan dengan Singapura jadi UURapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan menjadi undang-undang. Selengkapnya:
Weiterlesen »
Tok! DPR Sahkan RUU P2SK jadi Undang-UndangRancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disetujui DPR RI untuk menjadi Undang-Undang P2SK.
Weiterlesen »
Paripurna DPR RI Sahkan RUU PPSK Jadi Undang-UndangKomisi XI DPR RI telah menyepakati RUU PPSK dibawa ke rapat paripurna. Kendati demikian, ada beberapa catatan yang disampaikan sejumlah fraksi.
Weiterlesen »
DPR setujui RUU P2SK jadi Undang-UndangDewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi Undang Undang dalam Rapat ...
Weiterlesen »