Jalan Berbayar di Jakarta, ERP, Dinilai Memberatkan Masyarakat, Hanya Memindah Macet TempoMetro
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau Lemkapi, Edi Hasibuan menilai kebijakan jalan berbayar di Jakarta atau electronic road pricing malah akan memberatkan masyarakat dan meminta rencana itu dibatalkan. 'Kami melihat jika ini diterapkan, lagi-lagi masyarakat yang harus menanggung beban,' kata Edi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Baca: Kapan, Dimana, dan Berapa Tarif Jalan Berbayar Akan Diterapkan di Jakarta?Heru Budi sebut besaran tarif jalan berbayar di Jakarta dibahas dengan pemerintah pusatSebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, besaran tarif untuk jalan berbayar atau Electronic Road Pricing masih akan dibahas dengan pemerintah pusat.Ia menjelaskan persoalan tentang tarif ERP ini akan masuk dalam tahap pembahasan lanjutan setelah regulasi tentang ERP selesai dibahas.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Belum Berlaku, Jalan Berbayar atau ERP di Jakarta Masih Berupa UsulanRencana penerapan ERP masih dalam tahap pembahasan serta penyusunan aturan juga Perda.
Weiterlesen »
Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Tarif Paling Murah Rp5.000Dishub DKI mengusulkan besaran tarif Rp5.000 hingga Rp19.000 untuk jalan berbayar ERP di Jakarta.
Weiterlesen »
Ini Rencana Daftar 25 Jalan Berbayar ERP di JakartaPemprov DKI sedang mematangkan rencana daftar 25 jalan berbayar atau ERP di Jakarta.
Weiterlesen »
Rencana Penerapan Jalan Berbayar ERP Jakarta: Berlaku Setiap Hari, Pagi sampai MalamPemerintah DKI telah menyusun Raperda tentang jalan berbayar ERP. Rencananya, tarif ERP diberlakukan setiap hari.
Weiterlesen »
Daftar 25 Jalan yang akan Dikenakan Tarif ERPPemprov DKI berencana terapkan tarif jalan berbayar elektronik atau ERP di sejumlah ruas jalan pada 2023.
Weiterlesen »
DKI Jakarta Memberlakukan Kebijakan ERP, Masyarakat Harus Bayar Jika Melintasi 25 Ruas Jalan iniPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik
Weiterlesen »