Jangan salahkan sistem bila banyak kepala daerah terkena OTT KPK

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Jangan salahkan sistem bila banyak kepala daerah terkena OTT KPK
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 94 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 41%
  • Publisher: 78%

Di tengah tahapan verifikasi faktual terhadap sembilan dari 18 partai politik yang lolos verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024, muncul kembali ...

Ilustrasi Pilkada 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

Jika tidak ada perubahan sistem pilkada, pada tahun 2024 bakal berlangsung megapesta demokrasi sepanjang sejarah kepemiluan di Tanah Air. Pilkada serentak ini akan dilaksanakan di 33 provinsi dan di 508 kabupaten/kota, atau hanya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta lima kota dan satu kabupaten di Provinsi DKI Jakarta yang tidak ada pesta demokrasi 5 tahunan itu.

Peluang untuk mengubah sistem pemilihan secara langsung menjadi tidak langsung memang terbuka lebar. Apalagi, masih ada kesempatan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang . Pemerintah dan DPR RI jika ingin merevisi atau mencabut sejumlah pasal pada UU Pilkada maupun UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bisa pula menggunakan metode omnibus. Apalagi mengubah dan/atau mencabut kemudian menggabungkannya ke dalam satu undang-undang sudah ada ketentuannya dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perlu pula ada aturan yang jelas dan tegas terhadap pasangan calon yang bersekongkol dengan anggota DPRD. Misalnya, sanksi berupa diskualifikasi terhadap pasangan calon, hukuman penjara, dan pencabutan hak politik. Begitu pula, terhadap anggota dewan yang terlibat dalam kongkalikong itu, selain hukuman penjara, hak politik yang bersangkutan dicabut.

Dengan alasan pilkada berbiaya tinggi, sejumlah oknum kepala daerah melakukan pelbagai cara untuk mengembalikan "modal politik". Modusnya pun macam-macam. Ada oknum kepala daerah yang terlibat kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah setempat. Ada pula yang tersandung kasus suap perizinan, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, hingga melakukan tindak pidana pencucian uang.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

antaranews /  🏆 6. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sembilan Parpol Parlemen Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024Sebanyak 18 partai politik dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Sembilan di antaranya merupakan parpol parlemen sehingga otomatis dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Polhuk AdadiKompas
Weiterlesen »

Lolos Administrasi, 9 Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 Bakal Jalani Verifikasi FaktualLolos Administrasi, 9 Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 Bakal Jalani Verifikasi FaktualSebanyak sembilan dari 18 partai politik (parpol) yang telah lolos seleksi administrasi calon peserta Pemilu 2024 akan menjalani tahapan verifikasi faktual. Sebanyak...
Weiterlesen »

Bawaslu Kalbar Minta Parpol Ikut Lawan Hoaks soal Pemilu 2024Bawaslu Kalbar Minta Parpol Ikut Lawan Hoaks soal Pemilu 2024Parpol diminta ikut aktif dalam melakukan pengawasan, seperti ikut menekan informasi palsu atau hoaks.
Weiterlesen »

Ini Daftar 9 Parpol yang Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024Ini Daftar 9 Parpol yang Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024Sebanyak 9 parpol parlemen yang sudah KPU nyatakan lolos verifikasi administrasi, otomatis jadi peserta Pemilu 2024. Siapa saja?
Weiterlesen »

18 Parpol Lolos Verifikasi Administrasi Jadi Calon Peserta Pemilu 202418 Parpol Lolos Verifikasi Administrasi Jadi Calon Peserta Pemilu 2024KPU resmi mengumumkan daftar partai politik (parpol) yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi sebagai calon peserta Pemilu 2024. Siapa saja?
Weiterlesen »

Pemilu 2024: Kemendagri Setor 275 Juta Data Kependudukan ke KPUPemilu 2024: Kemendagri Setor 275 Juta Data Kependudukan ke KPUKemendagri resmi menyerahkan data agrerat kependudukan (DAK) berjumlah lebih dari 275 juta jiwa kepada KPU untuk Pemilu 2024.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-03-04 12:55:17