GELORA.CO -Publik saat ini tengah kalut lantaran muncul isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Wakil Ketua MPR RI, Hi...
-Publik saat ini tengah kalut lantaran muncul isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid , coba meredam hal tersebut.
Politikus senior PKS ini menyampaikan sikap politik mayoritas partai politik di parlemen, guna memastikan kepada publik bahwa penundaan pemilu tak akan bisa ditembus oleh oknum-oknum yang mendukungnya. "Faktanya justru pada 24 Januari 2022 di DPR sudah diputuskan secara musyawarah mufakat dengan KPU dan Pemerintah bahwa Pemilu akan diadakan pada 14 Februari 2024," ujar HNW melalui akun Twitternya, Sabtu .
Maka dari itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak resah atau bahkan curiga kepada DPR RI maupun MPR RI, juga DPD RI, akan melakukan amandemen UUD 1945 untuk mewujudkan usulan penundaan pemilu. "Itu artinya DPR tidak setuju Pemilu ditunda. Keterangan DPR, DPD, dan Pimpinan MPR juga tolak penundaan Pemilu," demikian HNW.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Viral Lautan Emak-emak Antre Minyak Goreng Bak Konser, Publik Ngeri: Sing Penting 3 PeriodeGELORA.CO - Kejadian emak-emak mengatre minyak goreng kembali terjadi. Kali ini, ratusan emak-emak memadati halaman gedung olahraga demi men...
Weiterlesen »
Aturan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Layanan Publik Sebenarnya Sudah Sejak 2011Syarat kepesertaan BPJS Kesehatan untuk sejumlah layanan publik sebenarnya bukanlah hal baru. Namun, sudah disebutkan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011.
Weiterlesen »
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pelayanan Publik, Ini Saran Ombudsman | Kabar24 - Bisnis.comOmbudsman meminta pemerintah fokus membenahi internal BPJS Kesehatan, sebelum memberlakukan kepesertaan sebagai syarat mengakses pelayanan publik.
Weiterlesen »
Pemerintah Diminta Tidak Langsung Berlakukan BPJS Sebagai Syarat Pelayanan PublikOmbudsman meminta pemerintah tidak terburu-buru memberlakukan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat mengakses pelayanan publik. BPJSKesehatan
Weiterlesen »