Jokowi Didesak Urungkan Perppu Cipta Kerja dan Tunduk Putusan MK, KontraS: Pemerintah Kian Sewenang-wenang
PIKIRAN RAKYAT – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengecam langkah Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pihaknya menilai penerbitan UU itu langkah sewenang-wenang pemerintah dan bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum.
“Kami mendesak Presiden untuk membatalkan Perppu No. 2 Tahun 2022 terkait UU Cipta Kerja dan tunduk pada putusan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020,” kata Fatia dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi KontraS, Senin, 2 Januari 2023. Fatia mengatakan, penolakan atas Perppu Cipta Kerja ini bukan tanpa alasan. Pihaknya menilai ada upaya pembangkangan yang dilakukan pemerintah terhadap putusan MK.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Jokowi Ungkap 9 Pertimbangan Terbitkan Perppu Cipta KerjaPerppu ini juga memuat 9 pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut.
Weiterlesen »
Soal Perppu Cipta Kerja, Apindo: Aturan Libur Kerja Tetap 1 atau 2 Hari SepekanAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan pengusaha harus tetap memberikan pilihan waktu libur satu atau dua hari dalam satu pekan.
Weiterlesen »
Perppu Cipta Kerja: Pengusaha Dilarang PHK Pekerja Hamil, Sakit & Bikin Serikat Kerja | merdeka.comPengusaha dilarang PHK pekerja yang dalam keadaan sakit, menjalankan ibadah, menikah, hamil, hingga membuat serikat pekerja.
Weiterlesen »
Buruh Setuju dengan Perppu Cipta Kerja Diterbitkan Jokowi, tapi Belum Tahu Isinya | merdeka.comRegulasi ini dibuat untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 yang menyatakan UU Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Weiterlesen »
Perppu UU Cipta Kerja Diteken Jokowi, Partai Buruh: Itu Jalan TerbaikPresiden Partai Buruh Said Iqbal khawatir karena memasuki tahun politik yang berpotensi pembahasan revisi dipolitisasi.
Weiterlesen »