DPR menilai pihak pemerintah belum solid terkait dengan pembahasan salah satu pasal pada RUU Perampasan Aset
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan pihak pemerintah belum solid terkait pembahasan salah satu pasal pada Rancangan Undang-undang Perampasan Aset, kendati sudah diminta segera disahkan oleh Presiden Joko Widodo .
"Ada beberapa hal di pemerintah ini sebenarnya juga yang belum solid. Salah satunya pasal [yang mengatur] siapa pengelola barang rampasan," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Kamis . Dia mengaku saat ini masih menunggu RUU Perampasan Aset untuk bisa diserahkan ke DPR dari pemerintah. Seperti diketahui, rancangan payung hukum itu merupakan inisiatif pemerintah.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Penegakan Hukum, KPK Sebut RUU Perampasan Aset Sangat BagusKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai RUU Perampasan Aset sangat bagus dalam upaya penegakan hukum.
Weiterlesen »
Komisi III Klaim akan Percepat Pembahasan RUU Perampasan AsetRUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana merupakan usul inisiatif pemerintah.
Weiterlesen »
Jaksa Agung: Pengembalian Aset First Travel ke Jemaah Perlu Proses PanjangMenurut Burhanuddin, aset-aset First Travel tersebut perlu dikurasi terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada jemaah.
Weiterlesen »
DPR Perpanjang Waktu Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata & NarkotikaWakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperpanjang pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU).
Weiterlesen »
Persekutuan Gereja di Papua Kecam Aksi KKB: Tindakan Perampasan Hak Hidup ManusiaPersekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) Provinsi Papua Barat mengecam aksi KKB yang membakar pesawat Susi Air di Lapangan Terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga.
Weiterlesen »
DPR Tekankan Kualitas Produk UU Lebih Penting dari KuantitasnyaAnggota Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo mengatakan dalam penyusunan RUU, DPR ingin memastikan kualitas produk perundangan-undangan yang baik bukan sekadar cepat.
Weiterlesen »