Jokowi Minta Direksi Tanggung Jawab Penuh jika BUMN Rugi, Ini Pasal di PP Baru!
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo baru saja meneken PP baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2022, yang salah satu pasalnya mengatur bahwa direksi BUMN dapat bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN.
Adapun dalam ayat 1 PP No. 23/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.
Sebelumnya dilaporkan pula bahwa direksi BUMN dilarang terjun ke dunia politik dan menjadi pejabat daerah.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Jokowi Teken PP Larang Direksi BUMN Jadi Pengurus Parpol hingga Caleg : Okezone NasionalJokowi Teken PP Larang Direksi BUMN Jadi Pengurus Parpol hingga Caleg LengkapCepatBeritanya BeritaTerkini Berita News BeritaNasional .
Weiterlesen »
Jokowi Rilis Aturan: BUMN Merugi, Direksi yang Tanggung JawabDireksi kini memegang tanggung jawab penuh atas kerugian perusahaan
Weiterlesen »
Jokowi: Direksi BUMN Dilarang Berpolitik & Jadi Kepala DaerahJokowi meneken aturan terbaru mengenai pendirian pengurusan dan pembubaran BUMN
Weiterlesen »
Aturan Jokowi: Menkeu & Menteri Lain Bisa Tunjuk Bos BUMNPresiden Jokowi meneken aturan terbaru mengenai perubahan mengenai pendirian, pengawasan, dan pembubaran BUMN
Weiterlesen »
'Tolong Kami Bapak Jokowi' Emak-emak Demo Minta Tumpas Mafia Tanah - tvOneRatusan warga yang didominasi emak-emak di dua Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu, Riau melakukan aksi demo di depan kantor sebuah perusahaan sawit. - tvOne
Weiterlesen »
Politisi PDIP Minta Jokowi Ganti Menteri yang Sibuk Kampanye Jadi Capres 2024 - Tribunnews.comMasinton menilai menteri tersebut harus segera diganti agar tak mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Weiterlesen »