Jokowi Terbitkan Aturan Larang Bos BUMN Jadi Kepala Daerah, Ini Isinya
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo tidak memperbolehkan Direksi BUMN untuk terjun ke dunia politik dan menjadi calon kepala daerah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
Terdapat pasal sisipan lainnya yakni dalam berperilaku sehari-hari, direksi harus memiliki sikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Jokowi Rilis Aturan: BUMN Merugi, Direksi yang Tanggung JawabDireksi kini memegang tanggung jawab penuh atas kerugian perusahaan
Weiterlesen »
Aturan Jokowi: Menkeu & Menteri Lain Bisa Tunjuk Bos BUMNPresiden Jokowi meneken aturan terbaru mengenai perubahan mengenai pendirian, pengawasan, dan pembubaran BUMN
Weiterlesen »
Isi Aturan Baru Jokowi Soal Bos BUMN Dilarang Jadi Kepala DaerahDireksi BUMN dilarnag menjadi calon kepala atau wakil kepala daerah. Direksi BUMN juga harus bertanggung jawab terhadap kerugian perusahaan.
Weiterlesen »
Aturan Baru, Karyawan Muda BUMN Bisa Jadi Direksi Tanpa Harus Pensiun Dulu | merdeka.comPasal 96 ayat (4) menyebut bahwa selama karyawan BUMN diangkat sebagai anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan belum pensiun, kepangkatan karyawan berjalan sesuai dengan ketentuan pada BUMN yang bersangkutan.?
Weiterlesen »
Aturan Baru: Menteri Keuangan hingga Menteri Lain Bisa Usul Nama Bos BUMN'Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/ atau Menteri Teknis,' bunyi Pasal 14 Ayat 2
Weiterlesen »
Jokowi: Direksi BUMN Dilarang Berpolitik & Jadi Kepala DaerahJokowi meneken aturan terbaru mengenai pendirian pengurusan dan pembubaran BUMN
Weiterlesen »