Jubir tepis isu KUHP disiapkan khusus untuk Sambo

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Jubir tepis isu KUHP disiapkan khusus untuk Sambo
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 17 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 78%

Jubir mengatakan ketentuan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun sudah diperkenalkan dalam draf KUHP versi tahun 2015, jauh sebelum kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo, berjalan ke luar ruang sidang usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin .

"Perlu kami tegaskan bahwa isu tersebut sama sekali tidak benar," kata Albert dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat. Isu lain yang perlu diluruskan, tambahnya, adalah terkait frase "kelakuan baik" terpidana mati yang bergantung pada "surat sakti" dari kepala lembaga permasyarakatan .

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

antaranews /  🏆 6. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wamenkumham Tepis Prasangka Buruk KUHP Baru Disiapkan untuk Ferdy SamboWamenkumham Tepis Prasangka Buruk KUHP Baru Disiapkan untuk Ferdy SamboDibentuknya ketentuan hukuman terpidana mati dalam KUHP baru dikaitkan dengan kasus Sambo. Wamenkumham Edward Omar menyebut aturan dibuat sebelum kasus Sambo.
Weiterlesen »

DPR Setujui Perppu Cipta Kerja jadi Undang-Undang, Dua Fraksi Beda SikapDPR Setujui Perppu Cipta Kerja jadi Undang-Undang, Dua Fraksi Beda SikapBadan Legislatif DPR RI pada hari ini (15/2/2023) menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang baru dan dibawa ke paripurna.
Weiterlesen »

Fraksi PKS Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-UndangFraksi PKS Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-UndangAnggota Fraksi PKS DPR Amin AK menyampaikan bahwa Fraksi PKS menolak Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peppu tentang Cipta Kerja jadi Undang-Undang.
Weiterlesen »

Alasan PKS dan Demokrat Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang - Tribunnews.comAlasan PKS dan Demokrat Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang - Tribunnews.comLebih lanjut, Amin AK menyebut bahwa Penerbitan Perpu tentang Cipta Kerja tidak memenuhi persyaratan adanya “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.
Weiterlesen »

Selain Demokrat dan PKS, DPD RI Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang - Tribunnews.comSelain Demokrat dan PKS, DPD RI Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang - Tribunnews.comPendapatnya ini berdasarkan pembahasan yang diikuti serta mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah dan pemerintah daerah.
Weiterlesen »

Direstui Baleg DPR, RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Siap Disahkan Jadi Undang-UndangDirestui Baleg DPR, RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Siap Disahkan Jadi Undang-UndangPemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai kebijakan antisipatif dalam penguatan fundamental ekonomi domestik melalui reformasi struktural.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-03-04 20:22:04