Anggota DPR berharap kasus ACT ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyempurnakan regulasi-regulasi yang mengatur lembaga-lembaga filantropi. TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VIII Yandri Susanto meminta pemerintah membuat pengaturan khusus tentang mekanisme pengumpulan dan akuntabilitas penyelenggaran bagi lembaga-lembaga filantropi atau lembaga pengumpul dana umat. Hal tersebut disampaikan Yandri merespons adanya dugaan penyelewengan dana donasi masyarakat oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap .
'Sehingga, ke depan, tidak mudah bagi pihak-pihak mengumpulkan dana masyarakat atas nama bencana dan kemanusiaan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas,' ujar Ketua PP GP Ansor itu lewat keterangannya, Senin, 4 Juli 2022.Isu penyelewengan dana oleh ACT tersebut berhembus melalui laporan Majalah Tempo edisi 2 Juli 2022.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Anggota Komisi VII DPR RI Buka Suara Pembelian BBM Menggunakan MyPertamina, Mempersulit MasyarakatAnggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto menilai bahwa sistem pembelian BBM jenis pertalite dan solar menggunakan MyPertamina menambah kesulitan masyarakat.
Weiterlesen »
Anggota DPR sarankan Presiden keluarkan Perppu terkait Pemilu 2024Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait ...
Weiterlesen »
Anggota DPR: Jangan konservatif rumuskan kebijakan terkait narkotika'Selama ini ketika ada yang mengangkat isu tentang ganja untuk kebutuhan medis seringkali langsung mendapatkan stigma dan diberikan berbagai macam tuduhan,' kata Taufik Basari.
Weiterlesen »
DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji DicabutWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong agar izin perusahaan travel yang membawa 46 jemaah tak bervisa resmi dicabut. * Nasional
Weiterlesen »
Komisi II DPR Pilih Perppu Dibandingkan Revisi UU PemiluKomisi II DPR cenderung memilih penerbitan Perpp) Pemilu dibandingkan revisi UU Pemilu terkait status Pemilu 2024 di IKN dan tiga DOB Papua.
Weiterlesen »
Dunia Sedang Problem, DPR: Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran!Komisi VII DPR RI mendorong supaya penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis penugasan seperti Pertalite dan Solar Subsidi dapat lebih tepat sasaran
Weiterlesen »