Pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar untuk mengejar cakupan UHC itu. Dana itu akan digunakan untuk menutupi piutang iuran BPJS bagi pegawai puskesmas dengan status non ASN, serta tambahan kepesertaan dari segmen Penerima Bantuan Iuran APBD
Kebijakan itu pun langsung disambut Badan Anggaran DPRD Buleleng. Anggota Banggar, Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan, pemerintah seharusnya berani mengambil langkah itu sejak awal. “Kalau perlu tambahan anggaran tidak sampai Rp 5 miliar, kami pasti mendukung. Karena masih bisa menyisir anggaran,” kata Wandira.
Seperti diberitakan sebelumnya masalah kepesertaan KIS di Buleleng terus menjadi sorotan DPRD Buleleng. Penyebabnya, banyak warga tidak mampu pemegang KIS, mendapati kartu mereka sudah diblokir. Dampaknya mereka tak bisa mengakses layanan Kesehatan yang terjangkau. – Berkali-kali mendapat sorotan dari DPRD, pemerintah akhirnya berjanji akan menyelesaikan masalah Kartu Indonesia Sehat yang terblokir. Pemerintah mengklaim masalah itu akan diselesaikan pada bulan Oktober nanti.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Sahkan UU PDP, DPR Dinilai Hadirkan Rasa Aman Bagi WargaUU PDP dinilai menghadirkan rasa aman bagi warga Indonesia di tengah maraknya kasus-kasus kebocoran data.
Weiterlesen »
Data Tak Tepat Sasaran, Dana BLM BBM di Sejumlah RT di Klaten Dibagi RataBeberapa warga yang memiliki tingkat ekonomi mampu masih menerima BLT BBM. Warga sepakat untuk membagikan dana itu kepada warga lain yang lebih miskin.
Weiterlesen »
Libatkan Oknum TNI, Kasus Mutilasi di Papua Direncanakan di BengkelKomnas HAM mengungkap fakta baru terkait dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap empat orang warga sipil di Papua. Kasus ini melibatkan oknum TNI.
Weiterlesen »