Mereka mengatakan perubahan aturan teknologi informasi India akan serupa dengan penyensoran.
- Sebuah kelompok jurnalis besar India mendesak pemerintah menolak proposal untuk mengawasi berita palsu di media sosial.Dilansir dari, proposal tersebut akan melarang platform media sosial menampung informasi apa pun yang diidentifikasi oleh pihak berwenang sebagai informasi palsu.Ini jadi yang terbaru dari serangkaian tindakan oleh pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi yang dilihat sebagai upaya untuk mengendalikan perusahaan teknologi besar.
Informasi yang dianggap palsu oleh Biro Informasi Pers India atau oleh lembaga lain yang berwenang untuk pemeriksaan fakta oleh pemerintah akan dilarang berdasarkan rancangan amandemen yang dikeluarkan pada hari Selasa . Pemerintah akan mengadakan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk membahas amandemen tersebut pada 24 Januari, dan juga mengundang komentar dari pemangku kepentingan dan masyarakat umum hingga 25 Januari.Persekutuan Editor India, dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam, mendesak pemerintah untuk membatalkan proposal tersebut.Mereka akan memulai konsultasi yang berarti dengan para pemangku kepentingan tentang kerangka peraturan untuk media digital.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Bocah Delapan Tahun di India Gigit Kobra Sampai Mati | merdeka.comSeekor kobra di India mati setelah digigit bocah delapan tahun di India.
Weiterlesen »
Dubes India Sebut RI & India Bagai Saudara Kembar, Kok Bisa?Indonesia dan India sama-sama memiliki jumlah penduduk yang besar.
Weiterlesen »
Dewan Pers: Belum Ada Mekanisme yang Pastikan Jurnalis Dilindungi NegaraKetua Dewan Pers menyebut perlindungan kesejahteraan jurnalis perlu ditingkatkan. Dia mengatakan belum ada mekanisme yang memastikan perlindungan jurnalis.
Weiterlesen »
Samakan Kepolosian dengan Jurnalis, Ahli Pidana: Hasil Kode Etik Jadi Rekomendasi HukumRobintan menjelaskan di kepolisian seseorang yang menjalankan perintah yang...
Weiterlesen »
Peneliti Sebut Kelompok Radikal Tunggangi Polemik Perppu Cipta KerjaTerdapat kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu Perppu Cipta Kerja untuk membangun ketidakpercayaan publik terhadap negara.
Weiterlesen »
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana dari Lukas Enembe ke Kelompok Separatis di PapuaPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mendalami dugaan aliran dana dari Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe kepada kelompok separatis di Papua.
Weiterlesen »