Menko Polhukam Mahfud MD mengklarifikasi soal undangan Kemenko Polhukam untuk rakor membahas penundaan Pemilu 2024 di Balikpapan pada Senin (21/3/2022).
, Kalimantan Timur pada Senin, 21 Maret 2022. Mahfud membenarkan agenda tersebut dan merupakan kegiatan Kedeputian I Kemenko Polhukam.tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," kata Mahfud melalui akun Instagramnya, Jumat .Mahfud menegaskan pemerintah akan bekerja sesuai agenda konstitusional bahwa pemilu dan pilkada serentak tetap digelar Tahun 2024.
"Artinya, pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan pemilu dan pilkada serentak. Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas pemerintah," kata Mahfud.Diketahui, beredar surat dari Kemenko Polhukam tertanggal 16 Maret 2022 yang ditujukan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Balikpapan serta Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan untuk menjadi narasumber.
Tema yang tercantum dalam undangan tersebut adalah rapat koordinasi terkait isu pemunduran pemilu serentak tahun 2024 dan isu calon penjabat kepala daerah dan digelar pada Senin, 21 Maret 2022, mulai Pukul 13.30 sampai selesai. Acaranya akan dilaksanakan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan yang akan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.
Surat tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Djaka Budi Utama.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Hasil Survei: Ini 3 Provinsi yang Menolak Keras Penundaan Pemilu 2024Survei Charta Politika Indonesia mengungkapkan mayoritas responden di tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung, menolak penundaan Pemilu 2024.
Weiterlesen »
6 Alasan Ini Menunjukkan Penolakan Penundaan Pemilu 2024'Lebih dari 80 persen publik menolak penundaan pemilu dan menginginkan agar tetap diselenggarakan pada 2024,' kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono. TempoNasional
Weiterlesen »
Bisakah Pemilu 2024 ditunda dengan dalih 'big data' yang tidak diatur dalam UU? - BBC News IndonesiaWacana penundaan pemilu 2024 dengan dalih adanya data besar dari netizen yang menghendakinya, menurut pakar hukum, tidak mempunyai landasan hukum sedangkan apa yang disebut big data itu sendiri juga diragukan.
Weiterlesen »
Anthony Budiawan ke Luhut: Pejabat Bicara Harus Berdasarkan Data dan Fakta, Kalau Bohong Wajib MundurGELORA.CO -Kisruh big data penundaan Pemilu Serentak 2024 yang dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsa...
Weiterlesen »
Pendeta Saifuddin Tantang Menko Mahfud Duel sampai Mati: Ayo Kita Carok! Halleluyah!GELORA.CO - Pendeta Saifuddin Ibrahim terang-terangan menantang Menko Polhukam Mahfud MD carok sampai salah satu ada yang mati. Tantangan du...
Weiterlesen »