Kemenkop minta stakeholders berikan masukan soal fungsi dan pengawasan KSP
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan, kementerian telah menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang Perkoperasian. Hanya saja masih tetap membutuhkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan guna penyempurnaannya.
Arif menegaskan, Kemenkop membutuhkan masukan terutama bagi beberapa isu strategis yang membutuhkan penajaman. Di antaranya terkait pengesahan akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, penguatan fungsi dan peran pengawasan KSP, prinsip kehati-hatian dan pembatasan investasi, pembatasan periode kepengurusan dan kepemilikan modal koperasi, pengaturan ulang modal koperasi, sanksi pidana, serta perlindungan anggota.
Pada tempat sama, Deputi Perkoperasian Kemenkop Ahmad Zabadi mengatakan RUU Perkoperasian ini merupakan upaya membangun koperasi Indonesia yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
KSP Pastikan KUHP tidak Bertentangan dengan DemokrasiProduk hukum tersebut merupakan hasil manifestasi dari aspirasi publik, yang menyuarakan pentingnya peraturan perundangan sesuai dengan konteks Indonesia saat ini.
Weiterlesen »
KSP Pastikan KUHP Baru Tak Bahayakan Demokrasi dan Keselamatan RakyatMenurut dia, UU sebelum KUHP yang baru justru lebih berpotensi bertentangan dengan demokrasi dan keselamatan masyarakat tinggi.
Weiterlesen »
KSP: KUHP tak untuk Membungkam Demokrasi |Republika OnlineKebebasan berpendapat saat ini berada dalam situasi yang berbeda dari masa sebelumnya
Weiterlesen »
KSP: KUHP Tidak Akan Bungkam Demokrasi - Pikiran-Rakyat.comSigit menerangkan KUHP dibuat sesuai dengan kondisi Indonesia dan dunia saat itu. Sehingga hukumnya lebih relevan.
Weiterlesen »
KSP: KUHP Tidak akan Membungkam DemokrasiKSP menegaskan bahwa KUHP tidak akan membungkam demokrasi. Terlalu berlebihan menganggap KUHP mematikan demokrasi.
Weiterlesen »