Fraksi Golkar DPR melakukan rotasi beberapa anggotanya di Komisi XI. Salah satunya Mukhamad Misbakhun yang kena geser dari Komisi XI ke Komisi IV.
DPR melakukan rotasi beberapa anggotanya di Komisi XI. Salah satunya Mukhamad Misbakhun, yang kena geser dari Komisi XI ke Komisi IV.
"Itu hal yang sangat biasa. Kalau saya sih ditanya soal itu, itu kan domain pimpinan fraksi. Beliau-beliau yang memang punya kewenangan untuk melakukan itu. Kalau saya sih bisa menerima ya menjalani apa pun keputusan partai," kata Misbakhun kepada wartawan, Jumat .Misbakhun menerima apa pun yang diputuskan pimpinan fraksi. Dia akan menjalankan tugas sebaik mungkin.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Rapat dengan Komisi I DPR, Kepala BSSN Jelaskan Pembangunan Keamanan Siber di IKN | merdeka.comPembangunan pusat data itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Saat ini pusat data itu berada di Sawangan, Depok, Jawa Barat.
Weiterlesen »
Berdalih untuk Pastikan Biaya Haji 2022, Komisi VIII DPR Berencana ke Arab SaudiAce Hasan mengatakan BPIH tahun ini perlu segera dibahas secara rinci karena banyak perubahan yang terjadi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menargetkan...
Weiterlesen »
Komisi VIII DPR Desak Polisi Tangkap Pendeta yang Minta 300 Ayat Alquran DihapusSaya mengecam Pendeta Saefuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Alquran dihapus hingga pesantren sebagai sumber teroris. Pernyataan ini menyakiti ulama dan kiai.
Weiterlesen »
Komisi III Bikin Pansus Mafia Tanah, Kasus di Bojong Koneng dan Cijayanti Jadi Contoh | merdeka.comMenurut Adies, pembentukan pansus akan dikomunikasikan dengan Komisi II. Pasalnya, permasalahan tanah merupakan bidang tugas Komisi tersebut.
Weiterlesen »
Komisi I DPRD akan Revisi Perda Terkait Denda di Disdukcapil Kabupaten Bogor |Republika OnlineDirjen Dukcapil Kemendagri kesal Disdukcapil Kabupaten Bogor masih memungut denda.
Weiterlesen »
Komisi VI DPR Pertanyakan Kinerja Kemendag Tangani Kelangkaan Minyak GorengSelain menghapus HET minyak goreng kemasan, pemerintah juga memutuskan untuk menghapus kebijakan DMO dan DPO bagi para eksportir kelapa sawit.
Weiterlesen »