Kementerian ESDM mengusulkan agar revisi UU Migas turut mengatur pembebasan pungutan pajak PPN dan PPh bagi kontraktor hulu migas.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong usulan pembebasan pungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan bagi kontraktor kontrak kerja sama untuk diadopsi dalam muatan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Hulu Minyak dan Gas Bumi .
“Kalau assume and discharge berlaku berarti [pajak] tidak ditarik pemerintah sudah bersih lah, jadi KKKS tidak dikenakan itu,” kata Tutuka saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa . “Perusahaan tinggal datang ke sini bawa investasi, pemerintah maunya berapa ini royaltinya karena kalau cost recovery proyek yang besar itu lead item-nya panjang mereka malas untuk antre,” kata dia.
“Segera diselesaikan selambat-lambatnya bulan Juni 2023 sebagai payung hukum penguatan kelembagaan dan kepastian investasi hulu migas di Indonesia,” kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan pimpinan SKK Migas di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Cari Cadangan Migas di Andaman III, ESDM Tak Terlalu Berharap ke RepsolKementerian ESDM mengungkapkan hasil pencarian cadangan migas di Blok Andaman III yang terletak di lepas pantai Aceh. Begini hasilnya
Weiterlesen »
ESDM Siapkan Skema Gross Split Baru untuk Blok Migas NonkonvensionalPemerintah mengusulkan skema simplified gross split atau gross split yang disederhanakan untuk mendorong pengembangan lapangan migas nonkonvensional.
Weiterlesen »
ESDM Kaget! Raksasa AS Mau Investasi di RI Tak Tahu SKK MigasDirektur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji bercerita, perusahaan besar AS yang akan investasi di Indonesia mempertanyakan apa itu SKK Migas.
Weiterlesen »
ESDM Ungkap 'Harta Karun' Super Langka di Lumpur LapindoESDM Ungkap Temuan 'Harta Karun' Super Langka di Lumpur Lapindo
Weiterlesen »
Ombudsman Sarankan Menteri ESDM Tinjau Ulang Penerbitan Izin Usaha PertambanganOmbudsman Republik Indonesia meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, untuk meninjau ulang keputusan tentang tata cara pemrosesan penerbitan dan pendaftaran izin usaha pertambangan (IUP).
Weiterlesen »
Usai Tewaskan 10 Pekerja, ESDM Hentikan Operasional Tambang Batu Bara PT NALSetelah muncul kecelakaan yang menyebabkan 10 pekerja meninggal, Kementerian ESDM memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh operasional di situs PT NAL. Setelah...
Weiterlesen »