Ketua DPD Dukung RUU TPKS Segera Ditetapkan Jadi UU

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Ketua DPD Dukung RUU TPKS Segera Ditetapkan Jadi UU
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 Beritasatu
  • ⏱ Reading Time:
  • 24 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 59%

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mendukung agar RUU TPKS segera ditetapkan menjadi undang-undang.

Jakarta, Beritasatu.commendukung agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera ditetapkan menjadi undang-undang . Menurut La Nyalla, kejahatan dan kekerasan seksual bukan sekadar tindak pidana biasa, tetapi dalam hukum internasional dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat.

Diketahui, RUU TPKS sebelumnya bernama RUU PKS . RUU ini sebenarnya telah diajukan sejak tahun 2016, tetapi baru disahkan sebagai inisiatif DPR pada 18 Januari 2022. RUU ini sebelumnya telah memenuhi syarat filosofis, sosiologis, maupun yuridis.La Nyalla mengungkapkan dalam kurun waktu 12 tahun, yakni 2008-2019, tindak kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam sebanyak 792 persen. Data tersebut, kata dia, merupakan data lembaga kredibel, yakni Komnas Perempuan.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Beritasatu /  🏆 26. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kritik Wacana Penundaan Pemilu, Ketua DPD Nilai Hegemoni Parpol Terlalu BesarKritik Wacana Penundaan Pemilu, Ketua DPD Nilai Hegemoni Parpol Terlalu Besar'Arah perjalanan bangsa ini bisa ditentukan cukup dengan kekompakan partai politik saja,' kata La Nyalla
Weiterlesen »

Anggota DPD Usul Amendemen UUD 1945 Ditunda - Nasional - koran.tempo.coAnggota DPD Usul Amendemen UUD 1945 Ditunda - Nasional - koran.tempo.co
Weiterlesen »

DPD Minta Pemerintah Tinjau Kembali Logo Halal TerbaruDPD Minta Pemerintah Tinjau Kembali Logo Halal Terbaru“Kita meminta logo baru halal yang dihasilkan berdasarkan surat keputusan BPJPH, ditinjau ulang. Kita meminta BPJPH untuk meninjau surat keputusan BPJPH Nomor 40/2022 tentang pemetapan label halal,” ujar Fadhil Sumber:
Weiterlesen »

DPD Minta tak Ada Penggusuran Paksa Lahan di IKN |Republika OnlineDPD Minta tak Ada Penggusuran Paksa Lahan di IKN |Republika OnlineTak boleh ada sama sekali penggusuran paksa lahan rakyat demi alasan pembangunan IKN
Weiterlesen »

Wakil Ketua DPR Sebut Persoalan Minyak Goreng Diambil Alih JokowiWakil Ketua DPR Sebut Persoalan Minyak Goreng Diambil Alih JokowiPersoalan minyak goreng disebut sudah diambil alih oleh Presiden Joko Widodo melalui rapat terbatas.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-03-29 22:44:48