Ketua Komisi VII DPR: Perlu Pengalihan Subsidi BBM untuk Penuhi Keadilan Masyarakat
Selain membebani keuangan negara, menurutnya, juga karena selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati kalangan mampu, sehingga perlu dialihkan.
“Maka dari itu harga BBM harus disesuaikan. Karena subsidi yang selama ini dikeluarkan tidak tepat sasaran atau untuk orang mampu sehingga perlu dialihkan. Sebab kan tidak adil. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan? Jadi, subsidi dikurangi dan direlokasi untuk yang tidak punya kendaraan,” kata Sugeng dalam keterangannya, Sabtu .Tidak main-main, total BBM subsidi yang dikonsumsi orang kaya tersebut, menurut Sugeng, mencapai sekitar 70-80 persen.
Jadi, porsi terbanyak pengguna Pertalite bukan sepeda motor atau kendaraan umum yang semestinya mendapatkan BBM bersubsidi.Tingginya tingkat BBM subsidi yang tidak tepat sasaran, sebelumnya juga tersaji dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik. Dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp93,5 T yang dianggarkan di APBN , 86 persen atau Rp80,4T dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen atau Rp13,1T dinikmati dunia usaha.
Namun yang menjadi catatan penting, bahwa dari Rp80,4 T yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen di antaranya dinikmati rumah tangga mampu.Begitu juga dengan Solar. Dari total subsidi dan kompensasi Rp143,4T, sejumlah 11 persen atau Rp15T dinikmati rumah tangga dan sisanya yaitu 89 persen atau Rp127,6T dinikmati dunia usaha.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komisi VII DPR: Pemerintah Pertimbangkan Naikkan Harga BBM Hingga 40%Pemerintah kemungkinan akan menaikkan harga bahan bakar sebesar 30 persen hingga 40 persen untuk mengatasi tekanan fiskal akibat anggaran subsidi yang membengkak, kata tiga anggota Komisi VII DPR RI kepada Reuters, Jumat (26/8). Informasi itu didapat dari pertemuan tertutup dengan perusahaan...
Weiterlesen »
Komisi II DPR Kritik Ketua KPU Usul Pilkada September 2024: Tak Konsisten!'Secara waktu teknis juga terlalu mepet. Nanti banyak konsekuensi,' kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa soal usulan Pilkada 2024 dipercepat.
Weiterlesen »
Pimpinan Komisi II DPR Nilai KPU Tidak KonsistenHal itu menyusul usulan dari Ketua KPU, Hasyim Asyari agar pemilihan kepala daerah atau pilkada dipercepat menjadi September 2024.
Weiterlesen »
Komisi III DPR Dukung Pemecatan Tidak dengan Hormat Ferdy SamboKomisi III DPR mendukung putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang memecat tidak dengan hormat Ferdy Sambo dari institusi Polri. Komisi III DPR mendukung...
Weiterlesen »
KPU Usul Pilkada 2024 Dipercepat, Komisi II DPR: Enggak KonsistenKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengusulkan agar pilkada dipercepat September 2024. Diketahui jadwal pilkada telah disepakati antara DPR, pemerintah...
Weiterlesen »