Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merumuskan pola pengawasan dan penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan nasional agar diperoleh kesamaan ...
Untuk mewujudkan roadmap menuju ekonomi biru, laut sehat, Indonesia sejahtera, perlu dibangun kesamaan persepsi dalam pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan
Ia mengemukakan bahwa KKP bersama lembaga penegak hukum dan Pemerintah Daerah telah menyepakati pola baru pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Untuk itu, ujar dia, pola pengawasan dan penegakan hukum yang lebih mengedepankan sanksi administratif harus disinergikan dengan lembaga penegak hukum maupun Pemerintah Daerah.
“Ini hal yang positif, pertama sepakat untuk mendorong pendekatan ultimum remedium melalui pengenaan sanksi administratif. Kedua, akan ada SOP yang dijadikan panduan untuk kesamaan pola tindak dalam penyerahan hasil pengawasan untuk pengenaan sanksi administratif,” ujar Adin.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Kacaw Sih! Akun Twitter KKP Diretas dan Jadi Lapak Jualan NFTAkun Twitter Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kena retas dan menjadi...
Weiterlesen »
Kacaw Sih! Akun Twitter KKP Diretas dan Jadi Lapak Jualan NFTAkun Twitter Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kena retas dan menjadi...
Weiterlesen »
Banyak Pegawai KPPU Belum Jadi ASN, Penegakan Hukum Jadi TergangguTidak jarang pegawai yang telah menangani kasus di KPPU, termasuk minyak goreng telah berhenti dari KPPU dan bertindak sebagai pengacara pihak yang berperkara.
Weiterlesen »
Hary Tanoe Senang Eks Peniliti ICW Tama S Langkun Masuk PerindoTama yang juga mantan tenaga ahli LPSK itu mengungkapkan alasan dirinya bergabung dengan Partai Perindo adalah karena adanya kesamaan cara pandang.
Weiterlesen »
Guru Besar UI: Permendikbudristek PPKS Instrumen yang Ditunggu KampusGuru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Sulistyowati Irianto, mengatakan Permendikbudristek Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) merupakan instrumen hukum yang paling ditunggu di perguruan tinggi Tanah Air.
Weiterlesen »
PT MSN Ambil Langkah Hukum Terkait Pemalsuan Merek Minyak Goreng PromooPT MSN akan melakukan langkah hukum sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku terkait dengan dugaan pemalsuan atau penyalahgunaan merek Promoo.
Weiterlesen »