Koalisi masyarakat sipil menilai capaian legislasi DPR untuk tahun 2022 tidak begitu membanggakan.
Sejumlah aktivis dari empat organisasi non-pemerintah, yaitu: Indonesia Corruption Watch , Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan , Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi , dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia – sepakat menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi legislasi dan fungsi pengawasan selama 2019-2022 lemah.
Dalam fungsi pengawasan, koalisi masyarakat sipil melihat peran DPR tidak kelihatan. Konsolidasi politik dengan payung koalisi pemerintah menciptakan situasi bias dalam melayangkan kritik kepada eksekutif, terutama terhadap penegak hukum di tengah situasi paceklik keadilan.
Dalam fungsi pengawasan pun, lanjutnya, DPR tidak berupaya mempertanyakan atau memberikan rekomendasi untuk memperbaiki makin rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja penegak hukum. Untuk itu tambahnya pada satu tahun terakhir ini anggota DPR harus menitikberatkan fungsi legislasi kepada penguatan pemberantasan korupsi. Caranya dengan segera membahas serta mengundangkan tunggakan peraturan yang menjadi suplemen penegak hukum dalam memberantas korupsi.
KontraS juga menyoroti reformasi peradilan militer. Menurut Tioria, Undang-undang TNI tahun 2004 sudah mengamanatkan aparat TNI yang melakukan tindak pidana harusnya diadili di pengadilan umum bukan di pengadilan militer. Tapi sampai sekarang DPR tidak pernah merevisi Undang-undang TNI tersebut.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Agendakan Reses dan Pembahasan APBD Induk 2023‘’Agenda pertama setelah kita menetapkan APBD perubahan 2022 adalah melakukan reses,’’ kata Ketua DPR Kabupate Merauke Ir. Drs. Benjamin Latumahina, saat ditemui di Kantor DPR Kabupaten Merauke, Selasa (25/10).
Weiterlesen »
DPR Soroti Langkah Dirut Krakatau Steel Ikut Seleksi Dirjen ImigrasiDirut Krakatau Steel (KS), Silmy Karim, mendaftar jadi Dirjen Imigrasi jalur non-ASN.
Weiterlesen »
Anggota Komisi IX DPR RI Sebut Informasi Penyebab Gagal Ginjal Akut pada Anak Masih GelapAnggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher menilai informasi penyebab gagal ginjal akut paada anak masih gelap.
Weiterlesen »
WhatsApp Eror, Anggota DPR Pindah ke TelegramWhatsApp mengalami eror dan belum diketahui penyebabnya. Anggota DPR RI sangat terganggu atas WhatsApp error.
Weiterlesen »
Anggota DPR Ajak Civil Society Kawal Kasus Narkoba Teddy Minahasa, jika Terbukti Harus Dihukum BeratAnggota DPR Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengajak semua pihak terus mengawal kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa.
Weiterlesen »