Komisi I DPR RI menyebut aturan PSE untuk memastikan semua aplikator yang beroperasi di Indonesia mematuhi kewajibannya membayar pajak.
Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarsyah Fikarno menyebut salah satu tujuan pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat adalah untuk memastikan semua aplikator yang beroperasi di Indonesia mematuhi kewajibannya membayar pajak.
Dave menegaskan bahwa regulasi tersebut bertujuan untuk mendata apa saja perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia. Pendataan dilakukan juga demi menjaga ruang siber agar bersih dan sehat. Sebagaimana diketahui, kebijakan pendaftaran PSE lingkup privat yang digaungkan Kementerian Komunikasi dan Informatika belakangan menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Soal Beras Bansos Dikubur, Komisi D DPRD Depok: Menyalahi AturanDalam kasus beras bansos dikubur itu, menurut Babai, JNE tidak bertugas untuk memusnahkan.
Weiterlesen »
Nah Lho, Komisi I Mau Panggil Menkominfo Buntut Gaduh Blokir PSEKeputusan pemblokiran PayPal, Steam, Yahoo, hingga Epic Games menuai polemik, baik di dunia maya hingga nyata. Komisi I DPR akan memanggil Menkominfo.
Weiterlesen »
Jadi Tersangka Tewasnya Brigadir J, Anggota Komisi III DPR Sebut Bharada E Bukan Pelaku UtamaDari pasal tersebut justru muncul intrik adanya pihak-pihak lain yang turut diduga menbantu kejahatan.
Weiterlesen »
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid Minta Kemenlu RI Waspadai Situasi di Taiwan - Tribunnews.comMeutya Hafid meminta Kementerian Luar Negeri RI serta Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan untuk selalu mewaspadai situasi
Weiterlesen »
3 Jenderal Dicopot dalam Kasus Brigadir J, Ini Pesan Anggota Komisi III ke KapolriKomisi III DPR minta Kapolri usut dugaan pelanggaran etik dan pidana terhadap tiga jenderal yang dicopot terkait kematian Brigadir J.
Weiterlesen »
Komisi I Minta Kemenlu Waspadai Kondisi di Taiwan | merdeka.comKetua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Kementerian Luar Negeri serta Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan untuk selalu mewaspadai situasi di wilayah tersebut.
Weiterlesen »