Pemerintah sedang menggalakkan berbagai program untuk memanfaatkan digital, salah satunya adalah mengenai administrasi kependudukan
JawaPos.com – Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, pemerintah harus bekerja keras untuk bisa membendung dan mengentikan arus informasi hoax. Sekaligus juga menindak segala bentuk kejahatan di dunia digital.
“Hal tersebut menjadi tantangan bagi kita semua khususnya orang-orang yang berpendidikan atau pemerintah yang diharapkan bisa menjadi pemimpin untuk memberikan literasi digital terhadap masyarakat lain, jadi saya harapkan teman semua bisa menjadi agen perubahan,” ujarmya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komisi I DPR Dorong UMKM Total Manfaatkan Ruang DigitalMayoritas UMKM atau 82,9 persen merasakan dampak negatif dari pandemi dan sebagian kecil atau 5,9 persen mengalami pertumbuhan positif.
Weiterlesen »
Soal Legalisasi Ganja untuk Medis, Komisi III DPR Minta Pendapat PakarKomisi III DPR RI masih mempertimbangkan usulan terkait legalisasi ganja untuk medis dalam revisi Undang-Undang Narkotika LegalisasiGanja
Weiterlesen »
DPR Sebut Konyol & Akan Audit Program Subsidi Buy The ServiceKomisi V DPR RI mengkritik keras program subsidi angkutan umum massal perkotaan skema buy the service (BTS).
Weiterlesen »
Wakil Ketua Komisi VIII: Belum Masuk E-hajj, Tambahan 10.000 Kuota Haji Tak DibahasWakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka mengatakan tidak ada pembahasan terkait tambahan 10.000 kuota haji karena belum masuk dalam sistem E-hajj.
Weiterlesen »
15 Calon Anggota Komisi Informasi Jateng 2022-2026 Lulus Tes Wawancara, Ini Seleksi SelanjutnyaTim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026, menyatakan 15 calon telah lulus tes wawancara.
Weiterlesen »
Komisi III Loloskan Dua Hakim Agung dan Dua Hakim ”Ad Hoc” TipikorKomisi III DPR meloloskan dua hakim agung dan dua hakim ”ad hoc” tindak pidana korupsi seusai uji kelayakan dan kepatutam. Meski demikian, Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir mengatakan, jumlah hakim masih kurang. Polhuk Kompas57
Weiterlesen »