Perubahan sistem pemilu yang diatur dalam UU Pemilu merupakan kewenangan DPR, pemerintah, dan MK. KPU hanya pelaksana undang-undang sehingga tidak tepat melontarkan wacana perubahan sistem pemilu. Polhuk AdadiKompas
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan keterangan pers seusai rapat konsultasi KPU dengan Pimpinan DPR dan Komisi II DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin .
JAKARTA, KOMPAS - Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari mengenai adanya kemungkinan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka kembali ke daftar tertutup menuai kritik. Komisi II DPR sampai memperingatkan bahwa KPU adalah pelaksana undang-undang sehingga tidak semestinya melontarkan pernyataan terkait substansi perundang-undangan. Perubahan sistem pemilu hanya bisa terjadi jika ada revisi Undang-Undang Pemilu oleh pemerintah dan DPR serta putusan Mahkamah Konstitusi.
Sejauh ini belum ada rencana pemerintah ataupun DPR untuk merevisi UU Pemilu untuk mengubah sistem pemilu. Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga tidak mengatur perubahan sistem pemilu. Artinya, pemilu masih menganut sistem proporsional daftar terbuka.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
DPR Minta Ketua KPU Tidak Berspekulasi soal Sistem PemiluDPR Minta Ketua KPU Tidak Berspekulasi soal Sistem Pemilu. Ahmad Doli Kurnia menekankan KPU merupakan institusi pelaksana undang-undang sehingga jika ada perubahan sistem pemilu artinya ada perubahan undang-undang.
Weiterlesen »
KPU Khawatir Distribusi Logistik Pemilu Terganggu karena Bersamaan dengan Masa Rawan BencanaKPU dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya memiliki tantangan terberat dalam distribusi logistik, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana alam, kata anggota KPU.
Weiterlesen »
KPU Bali Ingatkan Calon Anggota DPD RI yang Mau Berbagi Suara di Pemilu 2024KPU Bali merepons rencana calon DPD RI petahana Arya Wedakarna (AWK) berbagi suara dengan peserta lain di Pemilu 2024. Kandidat lain juga tak setuju.
Weiterlesen »
KPU Berencana Kembali Pakai Kotak Suara Kardus di Pemilu 2024 | merdeka.comSudrajat menjelaskan, penggunaan kardus untuk kotak suara juga berkaitan dengan efesiensi anggaran Pemilu 2024. Selain itu, faktor KPU kembali menggunakan kardus karena keterbatasan tempat penyimpanan.
Weiterlesen »
KPU Akan Gunakan Kotak Suara Berbahan Kardus di Pemilu 2024Usai Pemilu 2024, KPU akan melelang kardus kotak suara tersebut. Dan nanti hasilnya akan disetorkan ke kas negara.
Weiterlesen »
KPU Kembali Gunakan Kotak Suara Kardus di Pemilu 2024Meski berbahan dari kardus, KPU memastikan bahwa kotak suara untuk kebutuhan logistik Pemilu 2024 akan kuat dan tidak mudah rusak.
Weiterlesen »