Komisi II Minta Menteri Hadi Benahi Internal BPN, Berantas Mafia Tanah
Reporter :Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto untuk melakukan pembenahan internal. Hal ini untuk membersihkan pejabat Kementerian ATR/BPN dari mafia tanah.Guspardi percaya Hadi Tjahjanto yang baru dilantik Presiden Joko Widodo membawa harapan baru untuk membersihkan kementeriannya dari mafia tanah. Ia meminta jangan hanya jadi ajang pencitraan.
"Kita berharap betul-betul ada sebuah harapan jangan hanya sekadar tidak memerlukan pencitraan bagaimana kegiatan ini terus menerus dilakukan dan jelas progress reportnya," ujar politikus PAN ini.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Anggota Komisi IV DPR Minta Generasi Muda Jangan Takut Jadi PetaniAnggota Komisi IV DPR RI Sunarna mengatakan Indonesia berada pada urutan ke-14 dari daftar negara yang bakal terkena resesi dunia. ketahananpangan
Weiterlesen »
Komisi III DPR: Kita Minta Maaf Sudah Pilih Lili Pintauli jadi Wakil Ketua KPK | merdeka.comTrimedya menuturkan, saat dulu memilih Lili Pintauli Siregar, Komisi III melihat rekam jejaknya.
Weiterlesen »
Komisi X Minta Dinas Pariwisata Kota Salatiga Sertakan Master Plan Taman Wisata SejarahKita ini bangsa yang sangat luar biasa struggle menghadapi berbagai macam tantangan
Weiterlesen »
Komisi I DPR Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI di Sri LankaChristina Aryani meminta pemerintah memastikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka, terkait krisis politik yang sedang terjadi di negara tersebut.
Weiterlesen »
Komisi X DPR Nilai Sarpras dan Guru adalah 2 Ujung Tombak Bentuk Pendidikan BermutuKemendikbud diminta fokus membenahi fasilitas sekolah-sekolah di Indonesia.
Weiterlesen »
BUMD yang Terus Merugi, Komisi III DPRD: Daripada Beban Lebih Baik DibubarkanKeberadaan sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) yang selalu merugi memantik kegeraman anggota Komisi III DPRD Tuban—bidang ekonomi dan keuangan. Terlebih, kerugian yang ditanggung perusahaan milik pemerintah daerah ini mencapai ratusan juta.
Weiterlesen »