'Baca enggak pasal 300 di KUHP yang lama? Ada masalah enggak sampai sekarang soal miras (minuman keras)?...' kata anggota Komisi III DPR Habiburokhman.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI selaku pimpinan sidang, Trimedya Panjaitan memberikan surat putusan kepada anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon disaksikan pimpinan lainnya Habiburokhman dan Maman Imanul saat sidang putusan dugaan pelanggaran etik terkait ucapan"TNI seperti gerombolan" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis . ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp
"Baca enggak pasal 300 di KUHP yang lama? Ada masalah enggak sampai sekarang soal miras ?. Buktinya sudah berapa tahun KUHP yang lama sejak merdeka, masalahnya di mana?," kata Habiburokhman yang ditemui usai menghadiri MKD Awards 2022 di Jakarta, Senin. "Yang berlaku selama ini, penegakkannya bermasalah enggak? Boleh dong saya nanya dikit, bermasalah enggak?. Kok seolah-olah kiamat dengan adanya pasal 424 ini," ujarnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Didukung Jadi Ketua Umum HDCI, Sahroni: Ini Amanah BesarHDCI Makassar merekomendasikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjadi ketua umum HDCI mendatang.
Weiterlesen »
Wali Kota Blitar Santoso Disekap Perampok di Rumah Dinas, Komisi III DPR Kritisi Lemahnya Pengamanan - Tribunnews.comKomisi III DPR menyoroti lemahnya pengamanan di rumah wali kota Blitar Santoso hingga dimasuki kawanan perampok.
Weiterlesen »
Tim Sosialisasi KUHP Nasional: Pasal Perzinahan di KUHP Baru Tak Bakal Ganggu Pariwisata dan InvestasiJuru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries menjelaskan pasal perzinaan di KUHP merupakan delik aduan absolut.
Weiterlesen »
Soal KUHP Baru, Komnas HAM Nilai DPR Belum Berperspektif HAMSalah satu pasal yang dinilai bermasalah Komnas HAM dalam KUHP baru adalah ketentuan aborsi. Dianggap berpotensi merugikan kesehatan kaum wanita.
Weiterlesen »
DPR Sahkan KUHP, Pengusaha Layanan Visa di Bali Mulai WaswasPengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menuai polemik, khususnya bagi sektor pariwisata di bali. Salah satu yang terdampak adalah pengusaha penyedia layanan visa.
Weiterlesen »
Dewan Pers Sebut 60 Persen Usulan Reformulasi KUHP Mereka Ditolak DPRDewan Pers menyatakan DPR menolak sekitar 60 persen usulan mereka soal reformulasi KUHP.
Weiterlesen »