Terlihat dari banyaknya warga yang menolak menyerahkan lahannya, kini berbalik menjadi pihak yang menyetujui tambang dan mau menyerahkan lahannya.
JawaPos.com – Komisi III DPR RI menyebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah melaksanakan 7 poin rekomendasi dari DPR RI dalam mengatasi konflik penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Jawa Tengah.
Baca juga:Warga Wadas Semringah: Ganti Rugi Lancar, Puluhan Rumah Direhab Ganjar“Dari catatan rekomendasi itu semuanya hampir dipenuhi oleh Pak Gubernur. Dari catatan itu kita kemarin kita di lapangan banyak menemukan hal-hal yang positif dalam melakukan penyelesaian, walaupun posisi masyarakat masih ada yang menerima dengan catatan, ada juga yang menolak,” kata Desmon.
Baca juga:Warga Wadas Terima Pembebasan Lahan, Pembayaran Ganti Rugi 92 PersenTak hanya itu, Ganjar juga mengerahkan jajarannya untuk melakukan pendampingan dan pembinaan usaha bagi warga Wadas. Hal itu bertujuan agar warga tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan. Baca juga:Pengukuran Tanah Wadas Tahap II, BPN: 80 Persen Warga Siap DiukurGanjar menambahkan, meski hampir seluruh warga Wadas telah menyetujui penambangan dengan adanya uang ganti untung, namun masih ada sejumlah warga penolak yang masih belum menyerahkan lahan kuarinya.
Ganjar juga menjawab kekhawatiran warga Wadas soal penambangan yang dilakukan untuk proyek lain. Ganjar memastikan bahwa kebutuhan kuari di Desa Wadas hanya akan digunakan untuk Bendungan Bener.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Anggota Komisi III DPR Sebut Kapolri Telah Lakukan Langkah Pembenahan Internal Secara SeriusKapolri dinilai telah melakukan pembenahan internal secara serius.
Weiterlesen »
Komisi III DPR Temui Ganjar-Kapolda Jateng Bahas Proyek Wadas PurworejoKomisi III DPR RI memastikan penanganan di Wadas Purworejo terkait bendungan Bener berjalan lancar. Begini pernyataannya. Via detik_jateng
Weiterlesen »
Komisi III DPR Bahas RKUHP Lanjutan Tanggal 21 dan 22 NovemberKomisi III DPR RI telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas hasil dialog publik dan sosialisasi.
Weiterlesen »
Pimpinan Komisi III DPR: Permintaan Maaf Negara ke Keluarga Soekarno Mengada-adaPimpinan Komisi III DPR tak setuju bila negara minta maaf ke keluarga Soekarno.
Weiterlesen »
Komisi III DPR Beberkan Kronologi dan Urgensi Pengesahan RUU KUHPAnggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mengungkapkan urgensi pengesahan RUU KUHP saat rapat Komisi III DPR RI dengan Kemenkumham di Jakarta.
Weiterlesen »