Komisi IV DPR Kritisi Harga Tiket Baru Taman Nasional Komodo Sindonews BukanBeritaBiasa .
dan Pulau Padar. Pembatasan kuota pengunjung yang bertujuan untuk menjaga konservasi dengan menekan dampak negatif pariwisata tidak boleh berujung pada upaya-upaya komersialisasi pariwisata oleh kelompok atau golongan tertentu.
Ansy menuturkan, hal utama yang patut dipertanyakan dalam studi DDDTW adalah merekomendasikan pembatasan, tetapi mengapa di saat bersamaan KLHK memberikan izin salah satu perusahaan BUMD sebagai pengelola tunggal. Ansy menerangkan, agar dana bisa masuk secara optimal ke kas pemerintah daerah, maka penjualan tiket bisa dilakukan melalui platform digital atau e-commerce.
Ansy menjelaskan, ada dua kejanggalan utama yang menjadi catatan penting. Pertama, pembatasan pengunjung tetapi membuka usulan paket wisata bernama Experimentalist Valuing Environment ke Pulau Komodo.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Anggota Komisi IV DPR Minta Generasi Muda Jangan Takut Jadi PetaniAnggota Komisi IV DPR RI Sunarna mengatakan Indonesia berada pada urutan ke-14 dari daftar negara yang bakal terkena resesi dunia. ketahananpangan
Weiterlesen »
Komisi X DPR Nilai Sarpras dan Guru adalah 2 Ujung Tombak Bentuk Pendidikan BermutuKemendikbud diminta fokus membenahi fasilitas sekolah-sekolah di Indonesia.
Weiterlesen »
Komisi I DPR Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI di Sri LankaChristina Aryani meminta pemerintah memastikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka, terkait krisis politik yang sedang terjadi di negara tersebut.
Weiterlesen »
Anggota Komisi XI DPR Minta Pemerintah Bersikap Adil soal Kebijakan Industri Hasil Tembakau - Tribunnews.comAnggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah lebih adil dan objektif soal kebijakan maupun aturan untuk industri hasil tembakau (IHT).
Weiterlesen »
Komisi III DPR: Kita Minta Maaf Sudah Pilih Lili Pintauli jadi Wakil Ketua KPK | merdeka.comTrimedya menuturkan, saat dulu memilih Lili Pintauli Siregar, Komisi III melihat rekam jejaknya.
Weiterlesen »
BUMD yang Terus Merugi, Komisi III DPRD: Daripada Beban Lebih Baik DibubarkanKeberadaan sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) yang selalu merugi memantik kegeraman anggota Komisi III DPRD Tuban—bidang ekonomi dan keuangan. Terlebih, kerugian yang ditanggung perusahaan milik pemerintah daerah ini mencapai ratusan juta.
Weiterlesen »