Pemerintah sebelumnya telah menyerahkan 735 DIM terkait revisi UU No. 5 tahun 1990.
Namun, menurut Sudin, jumlah DIM yang disampaikan kepada DPR RI masih memerlukan penyempurnaan."Karena dari 735 DIM yang baru diinventarisasi hanya 212 DIM, sisanya masih perlu penjelasan," kata Sudin.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menyampaikan beberapa pandangan pemerintah terkait revisitermasuk soal tidak perlunya mengatur mekanisme pelimpahan kawasan konservasi pemerintah pusat ke daerah dan pengkategorian status konservasi tumbuhan dan satwa liar .
Ia menekankan bahwa wewenang pemerintah pusat dan daerah terkait KSDAHE sudah diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kawasan konservasi merupakan benteng terakhir kawasan hutan dan cukup diatur dengan pendelegasian wewenang melalui prosedur kerja sama antara pusat dan daerah. Sementara, berkenaan dengan usulan pembagian status konservasi TSL menjadi tiga kategori, pemerintah menganggap itu akan mempersulit proses identifikasi, pengendalian pemanfaatan, pengawasan serta penegakan hukum."Penetapan status konservasi TSL yang sudah diatur dalam UU No 5/1990 menitikberatkan pada aspek perlindungan dan pemanfaatan sedangkan usulan kategorisasi status konservasi TSL pada draft RUU inisiatif DPR menitikberatkan pada aspek pemanfaatan," demikian Alue Dohong.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Menanti Desentralisasi Tarif Ojek Online, Siapa Diuntungkan?Pemerintah pusat bakal melakukan desentralisasi terkait dengan penetapan tarif ojek online atau ojol kepada pemerintah daerah.
Weiterlesen »
Info Terbaru Soal Sistem Pembayaran Gaji PPPK 2023, Guru Lulus Passing Grade P1 Pasti SenangPemerintah merubah anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk 2023 mendatang.
Weiterlesen »
Korea Selatan Tangkap Mantan Kepala Keamanan Terkait Kasus Pembunuhan oleh Pyongyang - Pikiran Rakyat DepokPemerintah Korea Selatan saat ini menangkap mantan kepala keamanan pemerintah sebelumnya atas kasus pembunuhan oleh Pyongyang.
Weiterlesen »
Minyak Panas! Putin Siapkan 'Bom' Baru Hajar G7Pemerintah Rusia bereaksi atas keputusan negara-negara G7 yang telah menyetujui tarif batas atas dari minyaknya
Weiterlesen »
Kasus Gagal Ginjal Anak, Pemerintah Daerah Minta RUU POM DisahkanKetua DPRD kota Bogor Atang Trisnanto meminta agar RUU POM cepat disahkan untuk melindungi pengawasan obat dan makanan.
Weiterlesen »
Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 TahunDalam Pasal 240 RKUHP terbaru disampaikan orang yang menghina pemerintah atau lembaga negara di muka umum bisa dipidana maksimal penjara 1,5 tahun.
Weiterlesen »