Komisi IX menyarankan agar pemerintah menyiapkan tahapan pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS dan memastikan ketersediaan anggaran.
DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , dan Kementerian Keuangan agar tenaga kesehatan yang berstatus honorer dan non-Aparatur Sipil Negara diberikan hak yang layak dan pantas.
Tak hanya itu, Komisi IX DPR juga mendesak pemerintah agar melaksanakan secara penuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Memastikan bahwa tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja . "Mempersiapkan rencana kontingensi dan mitigasi jika target pengangkatan seluruh tenaga kesehatan non-PNS menjadi PPPK tidak tercapai di tahun 2023 melalui revisi PP Nomor 49 Tahun 2018, sehingga ada kesinambungan pengangkatan sesuai dengan kebutuhan," kata dia.Larangan rekrutmen tenaga honorer sejak 2005
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Minta Masyarakat Tahan Diri, Wakil Komisi II DPR Tegaskan tak Perlu Ribut Lagi Soal PemiluPenyelenggaraan Pemilu sudah diputuskan di Komisi II DPR, yaitu 14 Februari 2024
Weiterlesen »
15 Negara UE Minta Komisi Eropa Segera Kucurkan Bantuan untuk PalestinaLima belas negara Uni Eropa mendesak Komisi Eropa untuk segera mengucurkan bantuan bagi Palestina yang telah tertunda karena kontroversi dalam buku pelajaran sekolah,...
Weiterlesen »
Komentar Wakil Ketua Komisi X DPR Soal Penentuan Cabang Olahraga ke SEA GamesCabang yang diberangkatkan ke SEA Games 2022 berdasarkan hasil evaluasi Tim review Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) Kemenpora.
Weiterlesen »
Kata Komisi X DPR soal Langkah Tim Review PPON untuk SEA GamesKomisi X DPR mengapresiasi langkah tim review PPON yang memberangkatkan atlet di SEA Games Hanoi dengan basis prestasi dan potensi meraih medali.
Weiterlesen »
Rabu, Komisi II DPR Akan Bahas Anggaran dan Tahapan Pemilu 2024Komisi II DPR akan menggelar RDP dengan KPU dan Bawaslu pada Rabu, 13 April 2022 untuk membahas anggaran dan tahapan serta program Pemilu 2024.
Weiterlesen »
Anggota DPR Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait Pembayaran THR 100%Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan membayar penuh Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini.
Weiterlesen »