Kita mendukung langkah pemerintah dalam hal ini melakukan banding terhadap WTO tersebut.mediaindonsia referensibangsa Sumber:
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendukung pemerintah melakukan banding ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization melawan gugatan Uni Eropa terkait kekalahan Indonesia dalam penyetopan ekspor nikel.
“Kita mendukung langkah pemerintah dalam hal ini melakukan banding terhadap WTO tersebut. Karena bagaimanapun kedaulatan negara kita tentang perdagangan khususnya dalam mengelola sumber daya alam, mutlak kedaulatan negara kita," jelasnya. “Oleh karena itu, maka pemerintah harus segera juga mempercepat proses pembangunan smelter di Indonesia. Harus ada gerakan percepatan pembangunan smelter agar kita segera bisa melakukan hilirisasi secara maksimal terhadap minerba yang kita miliki, baik nikel, timah dan lain-lain,” dorong Mukhtarudin.
“Begitu investasi masuk tentu ini akan membuka lapangan pekerjaan, menambah pendapatan, dan pasti ada pengaruhnya. Oleh karena itu, kita dukung Presiden melakukan upaya semaksimal, mungkin memperkuat argumennya, pemerintah memberikan argumen objektifnya terhadap masalah banding tersebut,” tegas Legislator Dapil Kalimantan Tengah itu.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komisi VII DPR Dorong Pembentukan Tim Khusus untuk Investigasi Persoalan di PT Amman MineralKomisi VII DPR mendorong dilakukannya audit investigasi terhadap PT Amman Mineral, perusahaan pengelola tambang emas dan tembaga di Nusa Tenggara.
Weiterlesen »
Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai KritikPerjanjian itu disetujui saat Komisi I DPR menggelar rapat tertutup dengan Menhan Prabowo Subianto, Senin (28/11/2022).
Weiterlesen »
Komisi I DPR Mulai Bahas Revisi UU ITE di Masa Sidang Mendatang | merdeka.comPimpinan DPR menyerahkan kepada Komisi I yang membidangi komunikasi dan informatika untuk melakukan pembahasan. Di Komisi I ini, UU ITE sebelumnya dilahirkan.
Weiterlesen »
Komisi I DPR Belum Tentukan Jadwal Fit and Proper Test Calon PanglimaKomisi I DPR harus memiliki dasar dalam melakukan fit and proper test tersebut. Karana itu, ia meminta publik untuk bersabar terkait pelaksanaannya.
Weiterlesen »
Komisi I DPR-Pemerintah Sepakati RUU Kerja Sama Pertahanan RI-SingapuraKomisi I DPR dan pemerintah menyepakati RUU kerja sama antara RI dan Singapura di bidang pertahanan. RUU akan disahkan di rapat paripurna.
Weiterlesen »
Komisi I Tunggu Bamus DPR untuk Uji Yudo Margono |Republika OnlineKomisi I belum miliki dasar melakukan fit and proper test terhadap Yudo Margono.
Weiterlesen »