Anggota Komisi VII DPR geram dan mencecar Kepala BRIN saat RDP, Senin (30/1/2023).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR dan Badan Riset dan Inovasi Nasional menghasilkan dua rekomendasi. Pertama, Badan Pemeriksa Keuangan harus melakukan audit khusus kepada penggunaan anggaran di BRIN tahun 2022. Kedua, Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk mencopot Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.
"Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN RI mengingat berbagai permasalahan BRIN yang ada di BRIN tidak kunjung selesai," kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin . Rapat tersebut diwarnai kritikan dan cercaan bertubi-tubi anggota Komisi VII DPR yang diarahkan kepada Laksana.
Anggota Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman menyampaikan, pihaknya membawa aspirasi dari daerah pemilihan . Dia menemukan fakta anggaran BRIN pada 2022 untuk berbagai program masyarakat mencapai Rp 800 miliar per tahun. Namun, berdasarkan evaluasi yang teralisasi hanya Rp 100 miliar."Silakan dicek, pertanyaan sederhana bagi saya, ke mana Rp 700 miliar?"
Politikus Golkar itu geram lantaran berdasarkan laporan sebuah majalah, seolah Rp 700 miliar digunakan untuk Komisi VII DPR."Itu fitnah, seakan-akan ada penggiringan opini, kami institusi DPR ini melakukan pembacakan anggaran riset negara," ujar Maman dalam tayangan yang disiarkan secara daring tersebut.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto juga mengunggah hasil kesimpulan rapat dengan BRIN tersebut. Baru saja selesai RDP dengan BRIN. Kami tidak puas dengan kinerja kepala BRIN. Minta agar diganti. Ternyata Komisi VII mengamini," ujarnya melalui akun Twitter, @pakmul63.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komisi VII DPR Minta Kepala BRIN Diganti!Rapat itu turut dihadiri langsung Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Setelah kesimpulan dibacakan, Tri Handoko mengatakan akan melakukan audit di internalnya.
Weiterlesen »
Komisi VII DPR Tegaskan Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta Harus Diperhitungkan secara MatangAnggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo meminta pemerintah menyiapkan secara matang rencana subsidi motor listrik Rp7 juta.
Weiterlesen »
Kepala BRIN Enggan Komentari Rekomendasi Pemberhentian oleh DPRKepala BRIN Enggan Komentari Rekomendasi Pemberhentian oleh DPR. Dalam rapat Komisi VII DPR RI bersama BRIN hari ini, Senin (30/1) Komisi VII merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera mengganti Kepala BRIN.
Weiterlesen »
Komisi III DPR Sebut Vonis Bebas Bos Indosurya Melukai Rasa Keadilan'Apakah kedua terdakwa tersebut benar tidak berbuat yang menyimpang sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KSP Indosurya?' tanya Arsul.
Weiterlesen »
Komisi I DPR Apresiasi KSAD Dudung Naikkan Pangkat Kopka AzmiadiLangkah KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menaikkan pangkat luar biasa kepada Kopka Azmiadi Babinsa Koramil 02.Sungai Pinang Kodim 0901.Samarinda menjadi Serda...
Weiterlesen »
Soal Pembakaran Al Quran, Komisi I DPR Minta Warga Tak Terprovokasi'Kita juga harus hati-hati ya karena mungkin ini tindakan provokasi kita tidak tahu, jadi jangan terlalu cepat untuk bereaksi begitu,' kata Nurul
Weiterlesen »