Komnas HAM: Belum Ada Pelibatan Substansial Masyarakat dalam Pembuatan Undang-Undang TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Komnas HAM menilai sejauh ini pemerintah dan DPR belum melibatkan peran masyarakat secara maksimal dalam penyusunan undang-undang. Dalam perayaan Hari HAM Sedunia pada Sabtu 10 Desember 2022, Anis meminta pemerintah dan DPR untuk betul-betul mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebab, kata dia, mendengarkan aspirasi publik merupakan kewajiban negara sebagai bentuk penegakan hak asasi manusia.
Karena itu juga persyaratan yang harus dipenuhi,' ujar Anis saat ditemui di Kantor Komnas HAM.Anis juga menambahkan pelibatan masyarakat jangan hanya bersifat formalitas kosong belaka. Namun, kata dia, harus ada pelibatan yang proaktif, menyeluruh, dan substantif agar meminimalisir dampak kerugian sebuah undang-undang di masyarakat.'Partisipasi ini untuk memastikan regulasi yang dibuat ini baik dan tidak memiliki dampak-dampak menimbulkan potensi pelanggaran HAM,' ujar dia.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komnas HAM Belum Terima Laporan dari Keluarga Korban Paniai Soal KasasiKomnas HAM menyatakan keluarga korban pelanggaran HAM berat Paniai bisa meminta jaksa mengajukan kasasi atas vonis terhadap terdakwa Isak Sattu.
Weiterlesen »
Terdakwa Pelanggaran HAM Paniai Divonis Bebas, Komnas HAM Desak Jaksa Agung Banding | merdeka.comKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung), khususnya Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku penuntut, untuk mengambil upaya hukum banding atas vonis bebas terdakwa kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Paniai, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu.
Weiterlesen »
Soroti Pengesahan KUHP, Komnas HAM: Banyak Ketentuan yang Dikhawatirkan Melanggar HAM - Pikiran-Rakyat.comKomnas HAM mengkhawatirkan banyak ketentuan yang melanggar HAM di pengesahan KUHP baru-baru ini oleh DPR RI.
Weiterlesen »
Catatan Komnas HAM: Polri Paling Banyak Diadu Langgar HAM Sepanjang 2022 | merdeka.comAduan paling banyak terhadap tiga institusi itu terjadi di lima provinsi, yakni Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.
Weiterlesen »
Komnas HAM Desak Kejagung Ajukan Kasasi di Kasus HAM Berat PaniaiKomnas HAM mendesak Kejagung mengajukan upaya kasasi terkait putusan PN Makassar dalam kasus pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Weiterlesen »