Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRT TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mendesak agar pemerintah dan DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan hal tersebut agar memberikan kepastian hukum kepada pekerja rumah tangga dan juga pekerja migran di luar negeri.Anis mengatakan pekerja rumah tangga di Indonesia yang tercatat oleh pemerintah saat ini jumlahnya mencapai empat juta pekerja.
“Laporan tersebut kami dapati dari pekerja di dalam dan di luar negeri,” kata aktivis di bidang hak-hak pekerja tersebut.Oleh sebab itu pula, Anis mengatakan Komnas HAM telah melakukan pengkajian tentang urgensi ratifikasi perjanjian International Labour Organization 189 Tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Hasilnya, kata dia, Komnas HAM menemukan ratifikasi perjanjian tersebut dapat membawa iklim pemajuan HAM yang lebih baik lagi kepada para pekerja rumah tangga.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komnas HAM Dorong DPR Setujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga |Republika OnlineUU diperlukan guna mencegah berlarutnya pelanggaran HAM terhadap PRT
Weiterlesen »
Kejagung Klaim Sudah Komunikasi dengan Komnas HAM Soal Penanganan Kasus HAM BeratMenurut Ketut, jaksa akan menindaklanjuti arahan Presiden soal penyelesaian pelanggaran HAM Berat.
Weiterlesen »
Keluarga Lukas Enembe Mengadu ke Komnas HAM, KPK: Melanggar HAM-nya di Mana?KPK menyatakan tidak memahami langkah keluarga Lukas Enembe yang mengadu ke Komnas HAM. “Kami tidak paham apa yang disampaikan oleh pihak keluarga terkait hal dimaksud, melanggar HAM-nya di mana?” ujar juru bicara KPK Ali Fikri. Nasional KPK
Weiterlesen »
KPK Respons Laporan Keluarga Lukas Enembe ke Komnas HAM: Justru Kami Menjunjung Tinggi HAM - Tribunnews.comAli juga menyampaikan, KPK tidak pernah memaksa Lukas Enembe untuk menjalani agenda pemeriksaan, meski KPK mempunyai dokumen menyatakan yang bersangkutan fit untuk menjalani proses hukum. (Ld)
Weiterlesen »
Pemerintah Akui Pelanggaran HAM Masa Lalu, DPR: Siapa Pun yang Memerintah Wajib SelesaikanPengakuan dan penyesalan pemerintah terhadap pelanggaran HAM di masa lalu menjadi momentum dalam menilai keseriusan negara.
Weiterlesen »
Pengacara Lukas Enembe Bakal Adukan KPK ke Komnas HAMPengacara Lukas Enembe hari ini akan membuat pengaduan ke Komnas HAM. Pengaduan itu terkait perlakuan yang diterima Lukas sejak ditangkap oleh penyidik KPK.
Weiterlesen »