Komnas HAM mengkritik rencana Pemkot Depok menggusur SDN Pondok Cina (Pocin) 1. Komnas HAM meminta agar Pemkot Depok tidak gegabah.
Selain itu, UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
Hari ini, sejumlah petugas Satpol PP Kota Depok mendatangi SDN Pocin 1. Beredar kabar bahwa pengosongan sekolah segera dilakukan. Sementara sejumlah siswa bersama wali murid dan relawan sempat menginap dan masih bertahan di SDN Pocin 1 untuk menolak penggusuran.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komnas HAM percepat pembuatan MoU dengan Kejagung soal kasus HAM beratWakil Ketua Komnas HAM Abdul Haris Semendawai mengatakan pihaknya akan mempercepat pembuatan nota kesepahaman atau "memorandum of understanding" ...
Weiterlesen »
Vonis Bebas Terdakwa HAM Paniai, Komnas HAM: Pengadilan Terkesan Menjadi Kuburan | merdeka.comMenurutnya, putusan vonis bebas pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah memupus harapan dan kepercayaan publik, khususnya korban untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui Pengadilan HAM.
Weiterlesen »
Refleksi Hari HAM Internasional, Komnas HAM Perbarui Tim Penyelidik Ad Hoc Kasus Munir - Pikiran-Rakyat.comSoal kasus kematian Munir, Komnas HAM menyebut akan memperbarui tim penyelidik ad hocnya, simak selengkapnya.
Weiterlesen »
Soroti Pengesahan KUHP, Komnas HAM: Banyak Ketentuan yang Dikhawatirkan Melanggar HAM - Pikiran-Rakyat.comKomnas HAM mengkhawatirkan banyak ketentuan yang melanggar HAM di pengesahan KUHP baru-baru ini oleh DPR RI.
Weiterlesen »
Catatan Komnas HAM: Polri Paling Banyak Diadu Langgar HAM Sepanjang 2022 | merdeka.comAduan paling banyak terhadap tiga institusi itu terjadi di lima provinsi, yakni Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.
Weiterlesen »
Komnas HAM Desak Kejagung Ajukan Kasasi di Kasus HAM Berat PaniaiKomnas HAM mendesak Kejagung mengajukan upaya kasasi terkait putusan PN Makassar dalam kasus pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Weiterlesen »