KPK Diminta Gandeng Brimob dan TNI Tangani Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak ragu mengusut tuntas kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Emenbe.
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta tak ragu mengusut tuntas kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe. Lembaga antirasuah diminta bekerjasama dengan penegak hukum lainnya dalam menuntaskan kasus itu.
Boyamin menilai KPK membutuhkan dukungan dari Brimob dan TNI untuk mengantisipasi adanya respons buruk dari simpatisan Lukas. Menurut Boyamin, KPK tidak boleh mengalah dalam mengusut sebuah kasus korupsi.KPK membenarkan Gubernur Papua Lukas Enembe sudah berstatus tersangka. Lukas dijerat KPK berdasarkan laporan dari masyarakat.
Penetapan tersangka kepada tiga orang itu karena adanya laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah. "Kami tidak tinggal diam, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terutama juga dari informasi masyarakat," kata Alex. 2 dari 3 halamanPunya 2 Alat BuktiAlex menampik penetapan tersangka Lukas bagian dari kriminalisasi. Alex memastikan lembaga antirasuah sudah memiliki minimal dua alat bukti menjerat Lukas.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Bupati Langkat Nonaktif Kembali Ditetapkan KPK Jadi TersangkaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi...
Weiterlesen »
Komitmen Firli Berantas Korupsi, Dibutuhkan Indonesia Untuk 2024Komitmen Firli Berantas Korupsi, Dibutuhkan Indonesia Untuk 2024: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mendapat dukungan untuk maju di Pilpres 2024.
Weiterlesen »
KPK Ungkap Biaya Jadi Kepala Daerah: Dari Rp 30 Miliar hingga Rp 150 Miliar - Tribunnews.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan biaya untuk menjadi kepala daerah mulai dari Rp 30 miliar hingga Rp 150 miliar.
Weiterlesen »
KPK konfirmasi dekan Unila soal kewenangan rektor seleksi mahasiswaKPK menggali pengetahuan delapan saksi soal posisi dan kewenangan dari tersangka Rektor Unila nonaktif Karomani dalam pelaksanaan proses seleksi mahasiswa baru.
Weiterlesen »
KPK konfirmasi saksi soal peran Mardani kendalikan perusahaan tambangKPK memeriksa seorang saksi mengenai dugaan peran mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalsel, Mardani H. Maming (MM) untuk kendalikan beberapa perusahaan pertambangan di Tanah Bumbu.
Weiterlesen »
Periksa Sejumlah Dekan, KPK Telusuri Aliran Suap Penerimaan Mahasiswa Baru UnilaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana suap ke Rektor Universitas Lampung terkait penentuan kelulusan dari mahasiswa baru.
Weiterlesen »