Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor DPRD DKI Jakarta yang terletak di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Hal itu dibenarkan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.
“Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud,” tutur Ali saat dikonfirmasi, Selasa .
BACA JUGA: Lukas Enembe Kembali Dibawa KPK ke RSPAD BACA JUGA: KPK Periksa Hercules Terkait Suap Urus Perkara di Mahkamah Agung Baca Juga Berdasarkan informasi, penggeledahan dilakukan sore ini. Sejumlah ruangan disambangi tim penyidik, antara lain lantai 2, 4, 8, hingga lantai 10.Sepanjang tahun 2018, KPK telah melakukan OTT terhadap 19 kepala daerah.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. 2 dari 2 halamanTak Merinci Terkait PenggeledahanAli sendiri belum banyak merinci terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di Kantor DPRD DKI Jakarta itu. Dia hanya menjanjikan informasi lebih lanjut akan secara transparan disampaikan ke publik.* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
KPK Geledah Kantor DPRD DKI Jakarta, Seluruh Ruangan DiperiksaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa sore (17/1/2023).
Weiterlesen »
Gedung DPRD DKI Digeledah Penyidik, KPK: Soal Dugaan Korupsi Tanah Pulo GebangGedung DPRD DKI Digeledah Penyidik, KPK: Soal Dugaan Korupsi Tanah Pulo Gebang TempoMetro
Weiterlesen »
Pimpinan DPRD DKI Minta Transportasi Umum di Jakarta Dibenahi Sebelum ERP DiterapkanSistem ERP dianggap tak bisa diterapkan di Jakarta dalam waktu dekat karena Pemprov DKI masih harus membenahi layanan transportasi umum.
Weiterlesen »
Dugaan Korupsi Bansos, PDIP Minta DPRD DKI Jakarta Panggil Dinsos dan Pasar JayaAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Merry Hotma, meminta Komisi E untuk memanggil Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar Jaya.
Weiterlesen »
Tolak Jalan Berbayar di Jakarta, Anggota DPRD DKI: Harusnya yang Berbayar DigratiskanAnggota DPRD menilai jalan berbayar atau ERP akan memberatkan masyarakat, terutama bagi penduduk miskin.
Weiterlesen »