Ali mengatakan pihaknya cuma bisa menindak kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara berdasarkan Pasal 11 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi menegaskan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perizinan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tidak menjerat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama . Kejadian pemufakatan jahat itu terjadi saat Mardani Maming menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.
Dalam hal ini, posisi bendahara umum PBNU yang dijabat oleh Mardani bukanlah posisi yang bisa ditangani KPK."Tentu kapasitas MM sebagai Bendahara Umum PBNU bukanlah penyelenggara negara," ujar Ali. KPK membuka penyidikan baru terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus itu.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Pimpinan KPK Bilang Pengurus Partai Harusnya Bisa Dijerat Pasal Penerima SuapWakil ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan pengurus partai seharusnya bisa dijerat hukum sebagai penerima suap dan gratifikasi. TempoNasional
Weiterlesen »
BW Sentil KPK soal Dugaan Ada Pihak Mau Intervensi Praperadilan MamingPengacara Mardani Maming, Bambang Widjojanto (BW), menyentil KPK yang menduga ada pihak ingin melakukan intervensi terhadap proses praperadilan Maming.
Weiterlesen »
Kasus Suap Eks Wali Kota Yogyakarta, KPK Tahan Dirut Anak Usaha Summarecon Agung | merdeka.comKasus Suap Eks Wali Kota Yogyakarta, KPK Tahan Dirut Anak Usaha Summarecon Agung
Weiterlesen »
Terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK Usut Dugaan Suap di SulselKPK membuka penyidikan soal dugaan suap terkait pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulsel pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Weiterlesen »
Tak Tangani Kasus Gratifikasi Lili Pintauli, Ini Alasan KPK | merdeka.comMenurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dugaan penerimaan gratifikasi Lili lebih baik diusut penegak hukum lainnya, baik Polri maupun Kejaksaan Agung.
Weiterlesen »
KPK Hadirkan Dua Orang Ahli di Sidang Praperadilan Kasus Mardani Maming |Republika OnlineDua ahli yang didatangkan KPK yakni ahli pidana dan perbankan.
Weiterlesen »