KPK Yakin Lagu Mars dan Himne Ciptaan Istri Firli Bahuri Tak Langgar Aturan, Jubir Beberkan Alasannya
PIKIRAN RAKYAT – Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan Alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2020 kepada Dewan Pengawas KPK terkait pemberian penghargaan kepada Ardina Safitri, istri Firli, sebagai pencipta lagu mars dan himne KPK.
Lembaga tersebut menilai adanya benturan kepentingan yang dilakukan Firli Bahuri atas pemberian penghargaan kepada istrinya tersebut.Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri merespons laporan tersebut, dirinya meyakini proses hibah lagu mars dan himne dari istri Ketua Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ali berpendapat Dewas KPK memiliki mekanisme dan SOP dalam menindaklanjuti setiap aduan yang diterima.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Wajah KPK di Bawah Firli Bahuri: Tak Ada Lagi Kritik InternalKetua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri memberikan penghargaan kepada istrinya sendiri. Kultur di internal komisi antirasuah berubah pasca revisi UU KPK. Budaya dan integritas KPK tak lagi independen. MajalahTempo
Weiterlesen »
Ketua KPK Firli Bahuri Kembali Dilaporkan ke Dewas, Diduga Langgar EtikAJLK menduga Firli Bahuri melanggar kode etik dan pedoman perilaku insan KPK. Laporan berkaitan dengan pemberian penghargaan kepada Ardina Safitri sebagai pencipta hymne KPK. Ardina Safitri merupakan istri dari Firli Bahuri.
Weiterlesen »
Firli Bahuri Dilaporkan ke Dewan Pengawas soal Himne dan Mars KPKDiduga Firli tidak mendeklarasikan konflik kepentingan dalam pembuatan himne KPK tersebut sebagaimana diatur dalam Perkom 5 tahun 2019.
Weiterlesen »
Kasih Penghargaan ke Istri karena Bikin Hymne KPK, Firli Bahuri Dilaporkan ke DewasGELORA.CO - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku ke Dew...
Weiterlesen »
KPK Minta Penegak Hukum di Kaltim Percepat Penanganan Korupsi | merdeka.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengefektifkan penanganan perkara korupsi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) di wilayah ini.
Weiterlesen »