KPU Desak Pemerintah Segera Cairkan Dana Rp4 Triliun Anggaran Pemilu 2024 | merdeka.com

Deutschland Nachrichten Nachrichten

KPU Desak Pemerintah Segera Cairkan Dana Rp4 Triliun Anggaran Pemilu 2024 | merdeka.com
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 merdekadotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 46 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 22%
  • Publisher: 51%

KPU Desak Pemerintah Segera Cairkan Dana Rp4 Triliun Anggaran Pemilu 2024

Namun, pengusulan kekurangan anggaran KPU Tahun 2022 tersebut telah disetujui oleh Komisi II DPR RI, dan dilakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan.

"Sampai saat ini kami belum dapat informasi apapun kami berharap ada tindak lanjut yang segera karena tahapan terus berjalan," tegasnya.Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta kepada pemerintah untuk segera mencairkan kebutuhan keuangan yang dibutuhkan KPU dalam menjalankan tugas yang diamanatkan sebagai penyelenggara pemilu. Apalagi Tahapan Pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu.

"Saya sudah menyuarakan dan meminta kepada ibu Srimulyani sebagai Menteri Keuangan untuk segera mencairkan sisa anggaran untuk KPU agar bisa diprioritaskan," ucapnya."Sayang sampai hari ini besaran nilai kekurangan anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah," sambung Guspardi Gaus.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan mengawal Pemilu dengan sebaik-baiknya.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

merdekadotcom /  🏆 36. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pengusaha Desak Pemerintah Cabut Kebijakan DMO dan DPO Kelapa Sawit | merdeka.comPengusaha Desak Pemerintah Cabut Kebijakan DMO dan DPO Kelapa Sawit | merdeka.comDirektur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, Pemerintah lebih baik mencabut kebijakan domestic market obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), karena menghambat ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunannya.
Weiterlesen »

Perlindungan Anak di Jawa Barat Dapat Rapor Merah, KMPPA Desak Keseriusan Pemerintah - Pikiran-Rakyat.comPerlindungan Anak di Jawa Barat Dapat Rapor Merah, KMPPA Desak Keseriusan Pemerintah - Pikiran-Rakyat.comKMPPA memberi rapor merah untuk penanganan perlindungan anak di Jawa Barat. Kasus perdagangan dan anak putu sekolah masih tercatat tinggi.
Weiterlesen »

Rieke Desak Pemerintah Realisasikan Industri Nasional Kantong DarahRieke Desak Pemerintah Realisasikan Industri Nasional Kantong DarahPemerintah diminta untuk segera merealisasikan industri nasional terkait kantong darah. Pasalnya, hingga saat ini Indonesia masih saja mengimpor kantong darah.
Weiterlesen »

KPU Ingatkan Parpol Agar Segera Selesaikan Unggah Data SipolKPU Ingatkan Parpol Agar Segera Selesaikan Unggah Data SipolSejauh ini sudah ada 10 parpol yang sudah 100% input data Sipol hingga Minggu (31/7).
Weiterlesen »

Ukraina Desak PBB dan ICRC terkait Pembunuhan Tahanan PerangUkraina Desak PBB dan ICRC terkait Pembunuhan Tahanan PerangPuluhan tawanan perang asal Ukraina di Olenivka, Donetsk Oblast, yang seharusnya mendapatkan perlindungan menurut Konvensi Jenewa justru terbunuh secara sengaja oleh pasukan Rusia.
Weiterlesen »

Dede Yusuf Desak Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Ditunda: Kaget dan PrihatinDede Yusuf Desak Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Ditunda: Kaget dan PrihatinAnggota Komisi X DPR, Dede Yusuf, mendesak pemerintah menunda kenaikan tarif tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar yang berlaku mulai hari ini, 1 Agustus 2022. TempoBisnis
Weiterlesen »



Render Time: 2025-04-24 15:33:59