KPU Masih Menunggu Perpu Pemilu, Terutama Soal DOB Papua

Deutschland Nachrichten Nachrichten

KPU Masih Menunggu Perpu Pemilu, Terutama Soal DOB Papua
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 59%

KPU Masih Menunggu Perpu Pemilu, Terutama Soal DOB Papua perpupemilu

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Idham Holik menyatakan pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilu."Karena tahapan penyelenggaraan pemilu khususnya berkaitan dengan pencalonan anggota DPD itu harus dilaksanakan di daerah otonom baru Papua yang undang-undangnya sudah ada," ujar Idham kepada wartawan, Senin

Baca Juga:Dia menyebutkan dalam Undang-Undang DOB terutama Pasal 20 ditegaskan bahwa daerah otonom baru di Papua mengikuti tahapan penyelenggaraan pemilu.Idham menjelaskan 16-29 Desember sudah memasuki tahapan penyerahan hubungan syarat minimal bakal calon DPD yang diserahkan ke KPU provinsi. Baca Juga:"Jika nanti Perpu Pemilu terbit kami akan melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu di sana khususnya diawali dengan tahapan pencalonan DPD di empat DOB tersebut," pungkas Idham.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kejar Tayang Pengesahan Perpu Pemilu, Ketua Komisi II: Sudah di Meja Presiden JokowiKejar Tayang Pengesahan Perpu Pemilu, Ketua Komisi II: Sudah di Meja Presiden JokowiKejar tayang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau Perpu Pemilu terus bergulir. TempoNasional
Weiterlesen »

Atur Pemilu di DOB Papua Semestinya Tak Perlu Perppu, Pakar: Ada Motif Lain Dari Pemerintah?Atur Pemilu di DOB Papua Semestinya Tak Perlu Perppu, Pakar: Ada Motif Lain Dari Pemerintah?Langkah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk landasan hukum pelaksanaan Pemilu 2024 di 4 daerah otonomi baru (DOB) di
Weiterlesen »

DPR: KPU Harus Tetap Lanjutkan Pemilu Meski Perppu Provinsi Baru Papua Belum Terbit | merdeka.comDPR: KPU Harus Tetap Lanjutkan Pemilu Meski Perppu Provinsi Baru Papua Belum Terbit | merdeka.comMenurutnya, jika Pemerintah tidak menerbitkan Perppu Pemilu, maka pelaksanaan Pemilu 2024 tidaklah cacat hukum.
Weiterlesen »

Perppu tak Kunjung Terbit, KPU Harus Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024Perppu tak Kunjung Terbit, KPU Harus Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024'Penetapan ini sangat penting agar seluruh provinsi di tanah Papua memiliki hak yang sama dengan provinsi-provinsi lain,'
Weiterlesen »

ICW Bongkar Ada Ruang Gelap di Sipol KPU, Berpotensi Terjadi Kecurangan pada PemiluICW Bongkar Ada Ruang Gelap di Sipol KPU, Berpotensi Terjadi Kecurangan pada PemiluIndonesia Corruption Watch (ICW) membongkar ada yang tak beres pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Weiterlesen »

Anggota DPR: Tanpa Perppu, KPU Harus Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024Anggota DPR: Tanpa Perppu, KPU Harus Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024Anggota Fraksi PKB DPR RI Luqman Hakim menyoroti belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-04-15 15:11:34