Persoalan tanah menjadi salah satu hal yang menjadi konsen pemerintah saat ini, dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).
Liputan6.com, Jakarta - Terkait hal itu, Presiden melalui Kantor Staf Presiden mempersilakan semua pihak yang merasa memiliki tanah di wilayah-wilayah IKN agar melakukan klaim kepada pemerintah.
"Sampaikan kepada tim yang dibentuk Gubernur, untuk menjadi bagian yang ditelaah dalam proses kerja yang sudah berjalan," jelas Abetnego. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dilaporkan telah melakukan negosiasi ke Abu Dhabi dan Arab Saudi untuk mencari dana pembangunan ibu kota negara Nusantara.
"Itu tidak ada sebab fresh land di kawasan hutan. Sedangkan terhadap zona pengembangan, terdapat indikasi penguasaan-penguasaan eksisting, baik oleh masyarakat, perusahaan, institusi, ataupun pihak lain terkait," tandas dia.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
KSP Persilakan Pihak yang Memiliki Tanah di Wilayah IKN Ajukan Klaim |Republika OnlineWarga di Kecamatan Sepaku mengaku belum ada pembicaraan nasib tanah mereka.
Weiterlesen »
Tenaga Ahli KSP: Penyatuan tanah di IKN satukan cita-cita dan harapanTenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joanes Joko menilai prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Titik Nol Kilometer IKN Nusantara ...
Weiterlesen »
Tenaga Ahli KSP: Penyatuan Tanah & Air di IKN Titik Awal Semangat Gotong Royong | merdeka.comDia mengatakan penyatuan itu merupakan titik awal mengobarkan semangat gotong royong membawa Indonesia sebagai mercusuar peradaban dunia melalui IKN Nusantara.
Weiterlesen »
Kepala Otoritas IKN: Institusi IKN Masih DigodokBambang mengatakan dengan tata kelola yang baik jadi salah satu prasyarat yang cukup utama bagi investor.
Weiterlesen »
Marco Kritisi Soal Otorita IKN Nusantara yang Disebut Meniadakan PilkadaPemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara dianggap Marco sebagai kekonyolan. Dia merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Weiterlesen »