KSPI menilai tidak mungkin menurunkan UMP di tengah jalan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara soal Upah Minimum Provinsi 2022. PTUN memenangkan gugatan para pengusaha yang menggugurkan kenaikan UMP DKI.
Baca Juga Pihaknya menolak putusan PTUN itu karena beberapa sebab di antaranya putusan keluar setelah revisi Keputusan Gubernur Nomor 1517 tentang UMP 2022 sudah dijalankan selama tujuh bulan. Menurut dia, tidak mungkin kalau upah pekerja kemudian diturunkan di tengah jalan dan mengkhawatirkan munculnya konflik horizontal antara buruh dengan perusahaan.
Sebelumnya, PTUN DKI Jakarta dalam amar putusan mengabulkan gugatan para pengusaha untuk seluruhnya pada Selasa . Pengadilan juga membatalkan Keputusan Gubernur Nomor 1517 tahun 2021 soal UMP 2022. UMP 2022 sebesar Rp 4.573.845 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta yakni unsur serikat pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021. Dengan begitu, besaran UMP 2022 yang sebelumnya ditetapkan Anies sebesar Rp 4.641.854 turun menjadi Rp 4.573.845.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
DPP KSPI Desak Anies Segera Berlakukan Putusan PTUN Soal UMP 2022 DKI Jakarta - Tribunnews.comPutusan PTUN justru mewajibkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang UMP 2022 DKI Jakarta
Weiterlesen »
PTUN Batalkan Kepgub UMP DKI 2022, Lukmanul PAN Pertanyakan Hati Nurani HakimKritik Putusan UMP DKI, Lukmanul PAN: Di Mana Hati Nurani Hakim umpdki2022
Weiterlesen »
DPP KSPI Desak Anies Segera Berlakukan Putusan PTUN Soal UMP 2022 DKI Jakarta - Tribunnews.comPutusan PTUN justru mewajibkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang UMP 2022 DKI Jakarta
Weiterlesen »
Hakim Ungkap Ketidakpatuhan Lembaga Negara Atas Putusan MK |Republika OnlineBanyak putusan MK tak dilaksanakan meski bersifat final dan mengikat
Weiterlesen »
PTUN Batalkan Kepgub UMP DKI 2022, Lukmanul PAN Pertanyakan Hati Nurani HakimKritik Putusan UMP DKI, Lukmanul PAN: Di Mana Hati Nurani Hakim umpdki2022
Weiterlesen »
Hakim Konstitusi: MK tak Punya Eksekutor Putusan |Republika OnlineMK tidak memiliki perangkat dan aparat untuk mengawasi serta mengeksekusi putusannya.
Weiterlesen »