Penawaran 100 pulau di Kepulauan Widi di rumah lelang Sotheby membuka persoalan di balik izin pengelolaan pulau yang terletak di Halmahera Selatan, Malut.
JawaPos.com – Penawaran 100 pulau di Kepulauan Widi di rumah lelang Sotheby membuka persoalan di balik izin pengelolaan pulau yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara, itu. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan PT Leadership Islands Indonesia selaku pemegang izin pengelolaan belum mengantongi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut .
PKKPRL merupakan syarat yang harus dipenuhi pemanfaat saat hendak melakukan kegiatan menetap di ruang laut, baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil. “Berdasar data kami, PT LII hingga kini belum memiliki PKKPRL untuk pemanfaatan perairan Kepulauan Widi,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo kemarin .
Sesuai UU Cipta Kerja, lanjut Victor, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lainnya dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mengajukan izin kepada menteri kelautan dan perikanan. Termasuk mendapat PKKPRL dari menteri kelautan dan perikanan. “Perizinan-perizinan itu wajib dipenuhi oleh PMA,” jelasnya.
Baca juga:Polemik Kepulauan Widi, KKP Pastikan PT LII Belum Kantongi PKKPRLVictor menegaskan, Kepulauan Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi peraturan perundang-undangan. Pernyataan itu sekaligus menjawab pemberitaan bahwa pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang, sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat.
Victor menuturkan, badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberi hak guna usaha dan hak guna bangunan . “Prinsipnya hanya pemanfaatan saja. Tidak bisa diperjualbelikan,” tandasnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Mendagri Tito soal Lelang Kepulauan Widi: Bukan Dijual tapi Cari Investor AsingMenurut dia, penarikan investor asing untuk pengelolaan dinilai tidak masalah. Namun, kepemilikan pulau tetap harus dimiliki Indonesia.
Weiterlesen »
Kemendagri Duga Pelelangan Kepulauan Widi di Situs Asing Dilakukan PT LIIKemendagri bakal melakukan rapat lanjutan terkait hal tersebut dengan mengundang jajaran terkait.
Weiterlesen »
Jual Kepulauan Widi di Situs Asing, Pemerintah Akan Cabut Izin PT LIISesuai regulasi, apabila dalam enam bulan tidak melakukan aktivitas pembangunan dan pemanfaatan lahan maka perizinan dapat dibekukan atau dicabut selamanya.
Weiterlesen »
Polemik Kepulauan Widi, KKP Pastikan PT LII Belum Kantongi PKKPRLPKKPRL merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pemanfaat saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir.
Weiterlesen »
PT LII Belum Kantongi Izin Pemanfaatan Ruang Laut Kepulauan Widi | merdeka.comKementerian Kelautan dan Perikanan memastikan PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi di Maluku Utara, belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Weiterlesen »
Kepulauan Widi Akan Dilelang PT LII, Pengamat: Ini Penjajahan Gaya Baru, Harus DilawanRencana melelang Kepulauan Widi yang terletak di Maluku Utara oleh PT Leadership Islands Indonesia (PT LII) jadi sorotan keras masyarakat.
Weiterlesen »